Pemindahan Ibu Kota Dinilai Tak Cukup untuk Ubah Paradigma Jawa-sentris

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi tata kota Wicaksono Sarosa menilai, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan salah satu upaya pemerintah mengubah paradigma pembangunan dari Jakarta-sentris atau Jawa-sentris ke Indonesia-sentris.

Namun, Wicaksono menegaskan, pemindahan ibu kota bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris.

"Pemindahan IKN penting dalam proses pengubahan paradigma itu, tetapi itu tidak cukup, jadi necessary but insufficient condition kalau dalam bahasa yang sering dipakai," kata Wicaksono dalam acara Forum Diskusi Salemba, Sabtu (19/2/2022).

Ia berpandangan, upaya mengubah paradigma pembangunan itu semestinya dibarengi dengan adanya kebijakan perkotaan nasional yang sejauh ini belum dimiliki oleh Indonesia.

Menurut Wicaksono, kebijakan perkotaan nasional perlu dimiliki supaya arah pembangunan kota-kota yang ada semakin jelas.

"Jadi jelas nanti Makassar mau diapakan, nanti Manado mau diapakan, dan lain sebagainya, tidak hanya melulu berfokus pada IKN saja," ujar Wicaksono.

Ia pun menekankan pentingnya perubahan paradigma tersebut agar urbanisasi tidak hanya terjadi di Pulau Jawa karena kota-kota di Jawa sudah sangat padat dan mempunyai banyak masalah.

Ia melanjutkan, urbanisasi di Pulau Jawa juga dapat berdampak pada ketahanan pangan karena akan banyak lahan subur yang berubah fungsi menjadi lahan perkotaan.

"Kota-kota di Jawa ini kalau sudah terlalu jenuh, tidak mampu menghadapi pressure yang lebih cepat, untuk bisa compete di tingkat global menjadi ketetaran," kata Wicaksono menambahkan.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyatakan, pemerintah memandang pemindahan ibu kota sebagai sebuah upaya untuk memeratakan pembangunan agar tidak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Menurut dia, hal ini juga sesuai dengan visi pembangunan Presiden Joko Widodo yang disebut Indonesia-sentris, bukan lagi Jawa-sentris.

"Kita tidak mau ketegangan-ketegangan, kesenjangan yang selalu disampaikan terus berlanjut. Apalagi berbicara soal janji kampanye sejak awal, ini adalah implementasinya," kata Faldo.