Wakil Ketua Fraksi PKS Serukan Keterlibatan Perempuan dalam Dunia Politik

KOMPAS.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Netty Prasetyani Aher mengingatkan semua pihak bahwa kehadiran perempuan dalam dunia politik tidak hanya terletak pada konteks ide atau gagasan, tetapi juga dalam bentuk fisik.

“Keberadaan perempuan dibutuhkan untuk melengkapi formulasi kebijakan dan arah pembangunan demokrasi berkualitas, pembangunan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi,” kata Netty, dikutip dari keterangan pers resminya, Selasa (15/2/2022).

Hal tersebut disampaikan Netty saat menjadi keynote speaker dalam web seminar (webinar) bertajuk “Memastikan Demokrasi Berkualitas Melalui Representasi Perempuan di Politik”. Senin (14/2/2022).

Anggota legislatif Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat (Jabar) VIII itu lantas mendorong perempuan untuk terlibat aktif dalam dunia politik.

“Diharapkan perempuan bisa menemukan jalan sukses melalui keterlibatan dalam politik, baik di legislatif maupun di lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu),” tuturnya.

Dia juga berharap ada setidaknya 30 persen perempuan terpilih dalam proses pemilihan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tengah berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Bukan hanya di pusat, tetapi juga diikuti penempatan 30 persen perempuan di lembaga penyelenggara pemilu tingkat provinsi dan kabupaten atau kota,” imbuhnya.

Menurut dia, perempuan dalam ranah politik harus bisa membangun kapasitas mumpuni agar mampu mengemban jabatan strategis, menyelesaikan masalah, dan menjawab berbagai isu dinamis pada era disruptif 4.0.

Ia berujar, KPU dan Bawaslu harus bisa menjadi lembaga yang memastikan hadirnya demokrasi berkualitas dan melayani rakyat.

Sebab, lanjut dia, demokrasi adalah sebuah proses memberikan kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi berkualitas harus melibatkan rakyat secara substantif dan langsung, termasuk kaum perempuan.

“Sebagaimana Bapak Leimena mengatakan bahwa sejatinya poltik bukan sekadar alat untuk mencapai kekuasaan, tetapi juga sebagai seperangkat etika yang memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat Indonesia,” tutur Netty.

Lebih lanjut, dia menyerukan keterwakilan perempuan di ranah politik sebagai langkah strategis yang dapat mendukung kualitas demokrasi.

“Perbedaan pengalaman yang dimiliki perempuan tidak dialami laki-laki adalah salah satu keniscayaan. Menghadirkan perempuan dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan politik merupakan langkah krusial,” ucapnya.