Jokowi: Platform Asing Harus Ditata, Diatur agar Adil dengan yang Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, keberadaan platform asing harus ditata agar adil dengan platform lokal.

Menurutnya penataan ini bertujuan memberikan iklim kompetisi yang seimbang dalam industri pers.

"Eksosistem industri pers harus terus ditata. Iklim kompetisi yang lebih seimbang harus terus diciptakan," ujar Jokowi dalam pidatonya untuk Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang disampaikan secara virtual dari Istana Bogor, Rabu (9/2/2022).

"Perusahaan platform asing harus ditata, harus diatur agar semakin baik tata kelolanya. Kita perkuat aturan bagi hasil yang adil dan seimbang antara platofrm global dan lokal," tegasnya.

Oleh karenanya Jokowi mengingatkan agar masyarakat Indonesia jangan hanya menjadi pasar bagi produk teknologi digital global.

Sehingga secepatnya harus dibangun dikembangkan platform teknologi inovatif yang membantu dan memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang berkualitas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jokowi pun mengakui dalam dua tahun terakhir industri pers nasional mengalami tekanan yang luar biasa berat.

Pers harus mengatasi tekanan akibat pandemi, mengatasi tekanan akibat disrupsi digital dan mengatasi tekanan dari berbagai platform raksasa asing yang menggerus potensi ekonomi dan pengaruh media arus utama.

Perubahan drastis landscape persaingan media menghadirkan berbagai persaingan yang pelik.

"Munculnya sumber-sumber informasi alternatif, tumbuh suburnya tren informasi yang semata mengejar cuman klik atau views, membanjirinya konten-konten yang hanya mengejar viral, masifnya informasi yang menyesatkan bahkan adu domba sehingga menimbulkan kebingungan dan bahkan perpecahan," papar kepala negara.

"Dalam kondisi yang penuh tekanan ini, media mainstream, media arus utama harus secepatnya bertranformasi. Harus semakin inovatif meningkatkan teknologi untuk mengakselerasi pertumbuhan yang sehat," tegasnya.

Jokowi berharap media arus utama dapat selalu membanjiri berbagai kanal dan platform dengan berita baik, mencerdaskan dan mengisi konten yang berkualitas.

Dengan demikian dapat menjadikan kepercayaan dan integritas sebagai modal untuk merebut peluang-peluang yang ada.

"Pers Indonesia harus mampu memperbaiki kelemahan sambil melanjutkan agenda besar bangsa. Menguatkan pijakan untuk melompat lebih tinggi dan mampu berselancar di tengah perubahan, mempercepat transformasi digital untuk menghasilkan karya jurnalistik berkualitas, lebih cepat dan tetap akurat dan tidak terjebak pada sikap pragmatis yang menggerus integritas kita," tutur Jokowi.

Oleh karenanya, presiden menyatakan dukungannya terkait perbaikan regulasi pers Indonesia.

Jokowi menuturkan, perbaikan itu bisa berupa revisi Undang-undang (UU) Pers Nomor 40 Tahun 1999, menyusun UU baru atau menerbitkan peraturan pemerintah (PP).

"Yang disampaikan oleh Pak Ketua PWI (Atal Depari) maupun Prof Nuh (Ketua Dewan Pers) tadi ada beberapa pilihan yang mungkin segera kita putuskan," ujar Jokowi

"Apakah segera mendorong UU baru, atau yang kedua merevisi UU yang lama atau yang paling cepat adalah Peraturan Pemerintah atau PP ini kami serahkan kepada PWI dan Dewan Pers agar regulasi itu segera bisa kita selesaikan," katanya.

Jokowi menyatakan akan mendorong terus perbaikan regulasi pers setelah nanti pilihannya sudah ditentukan apakah UU baru, revisi UU lama atau memakai PP.

Dengan demikian dia berharap industri pers Indonesia menjadi sehat dan kuat.

Kepala negara menjelaskan, kedaulatan informasi harus diwujudkan dengan memperkuat ekosistem industri pers nasional yang sehat.

"Membangun dan memperkuat platform nasional periklanan, menciptakan platform video nasional agar tidak sepenuhnya tergantung pada platform video asing," tambah Jokowi.