Salin Artikel

Sohibul Sebut PKS Dianggap Terlalu Lembek sebagai Oposisi

"Walaupun tidak saya ceritakan partainya, sekitar 4 hari lalu saya ketemu petinggi sebuah partai, partai itu ada di dalam koalisi pemerintah, dua orang dari petinggi itu menyampaikan kepada saya, 'Pak Sohibul, ini kenapa PKS kok makin ke sini oposisinya makin lembek' katanya," ujar Sohibul dalam acara yang ditayangkan akun YouTube PKSTV, Senin (31/1/2022).

Sohibul pun mengakui, publik saat ini juga menilai bahwa PKS terasa lembek dalam menghadapi pemerintah.

Namun, Sohibul menilai, persoalan keras atau lembeknya PKS merupakan penilaian yang subyektif.

Mantan presiden PKS itu menekankan, sikap oposisi yang diambil PKS bukanlah sikap yang asal beda, tetapi dilandasi pertimbangan secara serius melalui musyawarah majelis syuro PKS.

Ia juga mengeklaim bahwa kritik yang disampaikan oleh kader PKS bukanlah kritikan yang kosong.

"Yang terpenting adalah, bagi kader-kader PKS, siapapun, termasuk yang pada sering tampil di media ini, kita harus tetap berada pada kritisisme yang substantif, ada isinya, bukan kritis yang asal beda atau asal bunyi, tapi yang benar-benar punya nilai," ujar Sohibul.

Menurut Sohibul, hal itu sudah terbukti ketika Undang-Undang Cipta Kerja yang ditolak keras oleh PKS pada akhirnya dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

"Artinya, di situ sudah jelas bahwa pilihan PKS tidak menyetujui itu adalah pilihan yang penuh argumen, bukan asal beda," kata dia.

Sohibul melanjutkan, PKS juga tidak begitu mempersoalkan apabila aspirasi yang disuarakan PKS pada akhirnya tak didengar oleh pemerintah.

Ia menyadari, jumlah kursi yang dimiliki PKS di parlemen adalah minoritas di tengah demokrasi yang menerapkan sistem suara terbanyak.

"Bagi kami bukan masalah didengar atau dilaksanakan, tetapi kami terus berjuang menyampaikan aspirasi masyarakat, itu yang paling penting," kata Sohibul.

Ia pun menegaskan, partainya akan tetap mengambil posisi sebagai partai yang bersikap oposisi terhadap pemerintah sebagai bentuk kepatutan dalam demokrasi agar terciptanya sistem check and balances.

"Jadi menurut saya posisi PKS ini justru memberikan kontribusi tetap bagi tetap terpeliharanya kepatuttan demokrasi kita, tidak tersisihkan sama sekali, tidak merasa kita," ujar Sohibul.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/31/19175071/sohibul-sebut-pks-dianggap-terlalu-lembek-sebagai-oposisi

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke