Salin Artikel

Soal Turis Asing Merasa Ditipu Hotel Karantina, Sandiaga Uno: Kita Harap Tak Ada Pihak Ambil Keuntungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berharap tidak ada pihak yang sengaja memanfaatkan situasi pandemi untuk meraup keuntungan.

Hal itu ditekankan menyusul mengemukanya kabar bahwa seorang wisatawan mancanegara (wisman) asal Ukraina merasa ditipu oleh pihak hotel usai menjalani karantina pelaku perjalanan internasional.

"Kita harapkan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keuntungan," kata Sandiaga Uno dalam tayangan Kompas Siang, dikutip YouTube Kompas TV, Minggu (30/1/2022).

Sandiaga menegaskan, ia tak segan menindak pihak hotel jika terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan terhadap tamu karantina.

Menurut dia, tindakan tegas itu dapat berwujud mengeluarkan hotel tersebut dari daftar tempat hotel karantina.

"Kami akan tindak tegas jika ini sudah sampai pada titik yang tentunya perlu diambil suatu kebijakan," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, beberapa penyedia jasa hotel pun sudah ada yang diberikan peringatan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) karena melakukan kesalahan.

"Bukan hanya peringatan, tapi tindakan tegas untuk dikeluarkan dari list yang bisa menyediakan fasilitas karantina," tambah dia.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga menanggapi adanya pernyataan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang menilai bahwa persoalan wisatawan Ukraina itu sejatinya kesalahpahaman komunikasi.

Menurut Sandi, jika terjadi miskomunikasi, maka dapat diselesaikan dengan cara memberikan pelayanan yang lebih baik ke depannya.

"Selalu kami tekankan bahwa di era keterbukaan seperti ini, jika ada miskomunikasi antara penyedia jasa dan pelaku perjalanan, bisa diselesaikan salah satunya dengan mengedepankan pelayanan yang terbaik dan pengendalian Covid-19," tekan dia.

Lebih jauh, ia kembali menegaskan kepada semua pihak agar tidak mencoba mengambil untung, mengingat situasi sulit tengah dirasakan pelaku industri di masa pandemi.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa Kemenparekraf akan terus mengungkap apabila terjadi persoalan yang melibatkan antara penyedia jasa dan wisatawan di Tanah Air.

Utamanya, kata dia, mengenai prosedur resmi terkait karantina pelaku perjalanan internasional.

"Kami akan terus melakukan komunikasi, advokasi dan menghubungkan dengan pihak terkait agar adanya kejelasan mengenai prosedur karantina ini," katanya.

Sebelumnya diberitakan, PHRI menilai ada persoalan komunikasi yang terjadi menyusul mengemukanya dugaan kecurangan hotel tempat karantina.

Persoalan komunikasi ini disebut terjadi antara pihak hotel karantina di Jakarta dan wisman asal Ukraina.

"Boleh disampaikan bahwa ini ada salah pengertian. Ini juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Kemenparekraf," kata Koordinator Hotel Repatriasi PHRI Vivi Herlambang saat dihubungi Kompas.com, Minggu.

Diketahui, dugaan mafia karantina itu terjadi setelah wisman tersebut merasa ditipu oleh pihak hotel tempat karantina sebelum berwisata ke Bali.

Informasi itu sebelumnya diungkapkan Menparekraf Sandiaga Uno melalui akun Instagram @sandiuno.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/31/09304121/soal-turis-asing-merasa-ditipu-hotel-karantina-sandiaga-uno-kita-harap-tak

Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke