Salin Artikel

Saat AHY Merespons Dukungan untuk Jadi Capres, Bagaimana Peluangnya?

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua tahun menjelang Pemilihan Presiden 2024, sejumlah tokoh mulai berbicara soal kansnya mengikuti kontestasi tersebut, tak terkecuali Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY menilai wajar adanya dukungan dari para kader Demokrat yang menginginkannya maju sebagai calon presiden (capres) pada 2024 mendatang.

"Sebetulnya itu sesuatu yang wajar-wajar saja ya kalau kader punya semangat yang tinggi, punya optimisme, saya yakin di partai-partai politik lainnya juga ada spirit seperti itu terhadap pemimpinnya," kata AHY usai menghadiri acara perayaan Natal Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (29/1/2022).

"Di Demokrat tentu ada AHY dan mereka juga ingin terbuka jalan bagi Demokrat 2024 nanti mengikuti kontestasi pilpres," kata AHY.

Dia mengemukakan, harapan para kader tersebut merupakan suatu hal yang mesti diikhtiarkan.

Namun, AHY mengatakan, dirinya ingin agar struktur Partai Demokrat hingga akar rumput memiliki energi besar untuk memenangkan Pemilu 2024.

Menurut AHY, usaha itu harus dimulai dari sekarang karena hanya ada sisa waktu sekitar 1,5 tahun sebelum rangkaian Pemilu 2024 dimulai.

"Saya rasa itu adalah waktu yang pendek tapi kami juga punya optimisme karena ada tahapan-tahapan dan progres-progres yang kami capai selama ini," ujar AHY.

Dukungan kader agar AHY maju sebagai calon presiden pernah diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

"Memang ada beberapa tokoh yang terus muncul bersamaan dengan munculnya Ketum kami. Saat ini, aspirasi kader kami, dan masyarakat yang kami temui, banyak yang berharap Mas AHY dapat ikut bertarung dalam Pilpres 2024 sebagai salah satu calon," kata Herzaky pada 18 Juni tahun lalu

Belum Pikirkan Capres-Cawapres

Namun, Herzaky belakangan mengeklaim bahwa partainya belum memikirkan kontestasi Pilpres 2024.

"Sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai capres-cawapres di internal kami karena Mas AHY sendiri menegaskan bahwa saat ini kita fokus bantu rakyat karena Covid dan ekonomi," kata Herzaky dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (12/1/2022).

Menurut Herzaky, isu pencapresan juga erat kaitannya dengan masalah momentum.

Ia mencontohkan, pada 2011 nama Joko Widodo tidak diperhitungkan untuk menjadi presiden karena saat itu masih menjabat sebagai wali kota Solo.

Oleh karena itu, kata dia, dalam jangka waktu dua tahun menuju 2024 akan ada banyak kejutan yang bisa mempengaruhi peta politik ke depan.

"Termasuk juga bisa jadi yang sebelumnya elektabilitas tinggi tapi ketika tidak lagi, katakanlah, memegang jabatan publik, bisa drop," ujar Herzaky.

Selain soal momentum, Herzaky juga mengakui bahwa tiket untuk maju sebagai calon presiden terbatas karena adanya ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen.

Ia pun menilai ketentuan tersebut tidak relevan karena perolehan suara yang dihitung untuk ambang batas pencalonan adalah perolehan suara partai politik pada 2019 lalu.

"Ada perubahan konstelasi dibandingkan 2019 dengan kondisi saat ini, dan ini bisa terus terjadi perubahan di 2024 karena lagi-lagi politik sangat dinamis. Nah itulah kami mendukung teman-teman yang terus berjuang agar ambang batas presiden itu diturunkan," kata dia.

Kendati demikian, Herzaky menilai AHY merupakan salah satu sosok yang dapat menjadi pilihan pada 2024 mendatang.

Pasalnya, menurut Herzaky, banyak survei yang menunjukkan bahwa publik menginginkan presiden pengganti Jokowi adalah sosok yang bersih, religius, dan cerdas.

"Nah Mas AHY masuk, tapi kita fokuskan dulu konsolidasi kami di internal dan kami juga akan bantu mengatasi pandemi Covid, 2024 kita tunggu nanti," ujar Herzaky.

Peluangnya Berat

Nama AHY memang kerap muncul dalam berbagai survei elektabilitas calon presiden.

Namun, elektabilitasnya belum menyusul tiga tokoh lain yang selalu bercokol di posisi tiga besar yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin berpandangan, peluang AHY untuk maju sebagai calon presiden cukup berat.

"Selain karena elektabilitas yang masih kalah oleh Anies, Prabowo, Ganjar, Ridwan Kamil, dan lain-lain, Partai Demokrat juga bargaining-nya tak terlalu cukup kuat untuk ajukan capres," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Senin (31/1/2022).

Menurut Ujang, hal itu terbukti pada tahun 2019 lalu ketika AHY gagal maju menjadi calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto.

Demokrat saat ini memiliki 54 kursi dari total 575 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 9,39 persen kursi, angka tersebut masih jauh dari ambang batas pencalonan presiden sebesar 25 peren kursi.

Kendati demikian, Ujang menilai AHY masih memiliki peluang apabila dimajukan sebagai calon wakil presiden (cawapres).

"Dilihat kondisi saat ini, cawapres memungkinkan bagi AHY. Untuk cawapres, Demokrat masih bisa lobi-lobi untuk AHY," kata dia.

Namun, ia mengingatkan, peluang AHY untuk maju sebagai cawapres sekalipun akan tetap berpulang pada modal elektabilitas AHY.

"Jika hingga 2024 nanti elektabilitas AHY tinggi, maka dia berpotensi jadi capres atau cawapres. Namun jika rendah, maka sulit untuk bisa ikut kontestasi di Pilpres," ujar Ujang.

Di samping itu, senada dengan AHY, Ujang menilai wajar apabila partai-partai politik berusaha memajukan ketua umumnya menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

"Justru rugi jika partai politik tak bisa ajukan capres dan cawapresnya, karena dalam Pemilu yang bersamaan Pilpres dengan Pileg, tak ada capres dan cawapres itu tak akan bisa kerek elektabilitas partai," kata Ujang.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/31/09231501/saat-ahy-merespons-dukungan-untuk-jadi-capres-bagaimana-peluangnya

Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke