Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

Hal ini tak biasa lantaran biasanya Presiden selaku kepala pemerintahan selalu menerima kepala pemerintahan negara lain di Istana Merdeka, Jakarta. 

Rupanya pemilihan lokasi pertemuan di Bintan tak lepas dari kesepakatan RI-Singpura terkait pengelolaan lintas batas udara kedua negara atau Flight Information Region (FIR) kawasan Kepulauan Riau dan Natuna yang justru dikuasai Singapura selama 25 tahun. 

"(Alasan) yang pertama kan terkait (posisi) AirNav lokasinya sekitar Bintan," ujar Heru ketika dikonfirmasi pada Rabu (26/1/2022).

Dengan perjanjian terkait FIR ini, Indonesia disebut sudah bisa mengelola navigasi udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna.

Setelah perjanjian, Air Nav disebut akan mengelola navigasi udara di atas dua wilayah itu.

Sehingga, Presiden Jokowi sekaligus ingin menunjukkan kedaulatan Indonesia atas dua wilayah udara itu.

"Alasan kedua yakni jadwal presiden pas ke Sumatera Selatan dan sekitarnya," tambah Heru.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerima kunjungan PM Singapura, Lee Hsien Loong, di The Sanchaya Resort Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa.

Kehadiran PM Lee di Bintan untuk menghadiri Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura.

Dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden, Jokowi tampak menyambut kedatangan PM Lee di lobi The Sanchaya Resort Bintan, kemudian memperkenalkan para menteri yang turut menyambut.

Yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Sementara itu, dari delegasi Singapura tampak hadir Menteri Senior dan Menteri Koordinator Keamanan Nasional Teo Chee Hean, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum K. Shanmugam, Menteri Transportasi S. Iswaran serta Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Kedua Perdagangan dan Industri Tan See Leng.