Salin Artikel

Jejak Karier Maruli Simanjuntak, dari Pengawal Jokowi hingga Jadi Pangkostrad

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayor Jenderal (Mayjen) Maruli Simanjuntak resmi ditunjuk sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Maruli menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang kini menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Isu kedekatan Maruli dengan Presiden Joko Widodo sebaga alasan penunjukknya pun berembus menyusul terpilihnya Maruli.

Pasalnya, Maruli pernah menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang hampir selalu melekat dengan Jokowi.

Rekam jejak

Sebelum menjadi pengawal Jokowi, Maruli mulanya merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1992 yang berpengalaman di Infanteri Kopassus dan Detasemen Tempur Cakra.

Setelah menuntaskan pendidikannya di Akmil, pria kelahiran 27 Februari 1970 ini menduduki sejumlah jabatan strategis.

Jabatan penting pertama diemban Maruli pada tahun 2002, ketika ia ditunjuk sebagai Komandan Detasemen Tempur Cakra. Tiga tahun kemudian, ia menjadi Perwira Bantuan Madya Operasi Kopassus. Jabatan itu Maruli emban sejak 2005 hingga 2008.

Setelahnya, pada tahun 2008 Maruli dipercaya mengisi posisi Komandan Batalyon (Danyon) 21 Grup 2/Sandhi Yudha. 

Jabatan ini dilakoninya hingga 2009. Pada tahun yang sama, Maruli mendapatkan promosi jabatan sebagai Komandan Sekolah Komando Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdikpassus) hingga 2010.

Kemudian, pada 2010-2013, Maruli dipercaya menjadi Wakil Komandan Grup 1/Para Komando. Lalu, selama 2013-2014, ia menjabat sebagai Komandan Grup 2/Sandhi Yudha.

Bolak-balik jadi Paspampres

Karier menantu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu terus menanjak. Pada 2014 ia menjadi Asisten Operasi Komandan Jenderal Kopassus.

Pada tahun yang sama hingga 2016, Maruli ditunjuk menjadi Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Grup A merupakan grup Paspampres yang melekat langsung dalam mengamankan presiden.

Ketika itu, posisi presiden sudah diemban Jokowi. Dari Komandan Grup A Paspampres, Maruli mendapat promosi jabatan dan mengemban amanat sebagai Komandan Korem 074/Warastratama (Solo).

Lalu, pada April 2017, Maruli kembali bergabung dalam korps Paspampres dan menjabat sebagai Wakil Komandan Paspampres.

Namun, jabatan itu hanya bertahan tak sampai 1,5 tahun. Pada Oktober 2018, Maruli dirotasi menjadi Kasdam IV/Diponegoro.

Tapi, baru satu bulan menjabat di sana, Maruli kembali mendapatkan promosi sebagai Komandan Paspampres. Ketika itulah pangkat Maruli naik menjadi bintang dua atau mayjen.

Maruli menjabat sebagai Komandan Paspampres hingga tahun 2020 hingga akhirnya ditunjuk sebagai Pangdam IX/Udayana. Ini adalah jabatan yang terakhir kali Maruli emban sebelum akhirnya dipercaya sebagai Pangkostrad.

All president’s men

Nama Maruli sempat bersaing dengan Mayjen Agus Subiyanto, Pangdam III/Siliwangi dalam bursa Pangkostrad. Selain sama-sama berpangkat mayor jenderal, keduanya sama-sama pernah menjadi Komandan Paspampres.

Pengamat militer Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengaitkan ini dengan fenomena president’s men atau “orang-orangnya presiden”.

Fenomena ini bukan barang baru dan Jokowi bukan orang pertama yang melakukannya. Pada era Orde Baru, fenomena ini pun terjadi. Juga ketika Susilo Bambang Yudhoyono jadi presiden, fenomena ini tak terelakkan.

“Memang riwayat penugasan pada pos yang bersinggungan langsung dengan presiden memang sudah sejak lama menjadi salah satu jalur promosi di tubuh militer,” ujar Anton dalam keterangan tertulis, Minggu (23/1/2022).

“Pada era Presiden Soeharto misalnya, Panglima ABRI pernah dijabat oleh mantan ajudan presiden yakni Try Sutrisno dan Wiranto. Selanjutnya, era Presiden SBY, pada tahun 2008 pos jabatan Pangkostrad sempat diisi Erwin Sudjono dan Danjen Kopassus dipegang Pramono Edhi Wibowo. Keduanya adalah ipar SBY,” lanjutnya.

Oleh karenanya, Anton berpendapat, wajar bila publik menduga bahwa pemilihan Maruli tak terlepas dari rekam jejaknya sebagai orang dekat Jokowi.

“Walaupun demikian, tentu saja riwayat kedekatan dengan presiden tidak dapat memberikan garansi penuh bahwa sosok tersebut dapat menduduki jabatan bintang empat,” tutur dia.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/23/12583431/jejak-karier-maruli-simanjuntak-dari-pengawal-jokowi-hingga-jadi-pangkostrad

Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke