Anggaran KPK 2022 Naik Rp 300 Miliar, Firli Minta Digunakan Sebaik-baiknya untuk Pemberantasan Koruspsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyebut terjadi peningkatan anggaran di KPK sekitar Rp 300 miliar pada tahun 2022.

Hal itu, ia sampaikan dalam kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 di hadapan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan KPK.

"Terjadi peningkatan anggaran KPK jika dibanding dengan tahun 2021. Di tahun 2022, KPK dengan anggaran Rp 1.343.222.899.000. Ini naik kurang lebih Rp 300 miliar dari tahun 2021," ujar Firli, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/1/2022).

Dengan peningkatan anggaran tersebut, Firli meminta jajarannya untuk digunakan sebaik-baiknya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ia juga meminta para eselon 1 maupun eselon 2 di lembaga antirasuah itu untuk melihat kembali program kegiatan masing-massing guna menentukan terget capaian.

"Silakan rekan-rekan membaca kembali program apa saja yang harus dikerjakan dan dijabarkan dalam kegiatan, dan tentukan juga indikator kinerja utama, sasaran target, pencapaian, indikator pencapaian maupun waktu pencapaiannya," ujar Firli.

"Sehingga kita akan bisa memenuhi kinerja-kinerja, karya-karya besar anak bangsa yang bekerja di KPK dalam rangka upaya pemberantasan korupsi," ucap dia.

Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini juga meminta Sekretariat Jenderal dan Biro Sumber Daya Manusia maupun Deputinya untuk bekerja keras untuk memberikan saran dan  masukan dalam tata kelola KPK yang terkait dengan anggaran, program, sarana prasarana maupun metode.

Sehingga, ujar Firli, dengan kerja keras bersama itu KPK bisa berdaya guna dan berhasil guna dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Ia pun membeberkan serapan anggaran KPK pada tahun 2021 yang mencapai 95,7 persen hasil dari masing-masing kedeputian dan Sekjen.

Adapun Sekjen KPK menyerap anggaran 96,7 persen, Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dengan serapan anggaran 87,5 persen.

Selain itu, Kedeputian Pencegahan dan Monitoring 90,2 persen, Kedeputian Penindakan dan Eksekusi 95,1 persen dan Kedeputian Koordinasi dan Supervisi 93,3 persen.

Kemudian, Kedeputian Informasi dan Data 94,1 persen, Inspektorat 82,1 persen serta Sekretariat Dewan Pengawas 84,6 persen.

"Evaluasi ini menjadi penting karena ada beberapa catatan anggaran kita tidak seutuhnya bisa kita serap sampai habis," ucap Firli.

"Belanja pegawai masih tersisa Rp 12,2 miliar, belanja barang yang tidak terserap Rp 19 miliar, dan belanja modal yang tidak terserap sebesar Rp 5,3 miliar," kata dia.

Oleh karena itu, Firli menilai, evaluasi tahun 2021 menjadikan titik tolak bagi KPK untuk bekerja lebih baik di tahun 2022.

"Dan saya meminta kepada rekan-rekan semua, silakan simak kembali berapa anggaran yang rekan-rekan akan kelola selama 2022," tutur dia.