Salin Artikel

Airlangga: Pemerintah Sudah Siapkan 5 Vaksin yang Dapat Izin BPOM untuk Booster

Hal itu seiring dengan pemberian izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) yang diberikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk lima merek vaksin per hari ini, Senin (10/1/2022).

Rencananya, program vaksinasi booster Covid-19 akan dimulai pada 12 Januari ini.

"Pemerintah sudah mempersiapkan vaksin booster. Beberapa yang sudah dapat EUA dari BPOM adalah CoronaVac (Sinovac), Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Zifivax," kata Airlangga dalam keterangan pers evaluasi PPKM secara daring, Senin.

Pemerintah sebelumnya juga sudah menyatakan, program booster vaksin Covid-19 bisa didapatkan masyarakat melalui dua jalur, yakni secara gratis atau bantuan pemerintah dan secara mandiri aliar berbayar.

Khusus untuk daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang menjadi lokasi pelaksanaan MotoGP pada 18-20 Maret mendatang, akan dilakukan percepatan vaksinasi dosis ketiga.

Menurut Airlangga, vaksinasi booster di daerah Lombok bakal dilakukan pada Januari-Maret.

"Untuk persiapan MotoGP akan ditonton mendekati 64.000, kota-kota di Mataram sudah siap dengan vaksinasi dosis kedua mencapai 78 persen, di Lombok Barat mencapai 57,9 persen, Lombok Tengah 61 persen, Lombok Timur 57 persen, dan Lombok Utara 69 persen. Dan diharapkan Januari, Fenruari, Maret, vaksinasi dosis ketiga bisa dilaksanakan," kata dia.

Pemerintah juga mendorong pengembangan vaksin produksi lokal yang termasuk dalam program Merah Putih. Ia mengatakan, saat ini vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga telah mencapai tahap uji coba.

"Selain itu, terkait dengan vaksin BUMN (Biofarma) dengan Baylor (Baylor College of Medicine AS) yang akan masuk tahap uji coba," ujar Airlangga.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/10/18163441/airlangga-pemerintah-sudah-siapkan-5-vaksin-yang-dapat-izin-bpom-untuk

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke