Kapolri Minta Jajaran Jaga Persatuan Bangsa Jelang Tahun Politik

Seperti diketahui, Pemilu Legislatif dan Presiden serta Pilkada akan berlangsung pada 2024 atau kurang lebih dua tahun dari sekarang. 

Sigit menyampaikan hal tersebut ketika memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah kapolda dan kenaikan pangkat beberapa perwira di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/12/2021).

"Demokrasi Pilkada bagian dari proses demokrasi yang harus dilaksanakan, sehingga menjadi pendidikan politik yang sehat. Bukan menyebabkan kondisi bangsa kita terpecah belah,” kata Sigit seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu.

Sigit menambahkan, pesta demokrasi yang akan berlangsung di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang harus berjalan aman dan damai.

Mantan Kapolda Banten ini juga mengimbau jajarannya membicarakan situasi terkait persatuan bangsa kepada sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat di daerah.

“Ini bicarakan dengan tokoh adat, agama, atau tokoh masyarakat lain untuk membuat komitmen bahwa demokrasi boleh jalan, situasi dan pilihan berbeda tapi masalah persatuan dan kesatuan tetap dijaga," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sigit juga berharap seluruh Kapolda untuk serius mengawasi jalur pintu masuk ke Tanah Air, di antaranya bandara, Pelabuhan, serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Pengawasan yang ketat dalam hal protokol kesehatan (prokes) terhadap pelaku perjalanan Internasional diperlukan dalam rangka mencegah penyebaran virus corona varian Omicron.

Selain itu, eks Kabareskrim ini meminta Kapolda untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana alam di daerahnya masing-masing.

Kemudian, Sigit juga mendorong jajarannya untuk mengawal iklim investasi dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Tanah Air.

Menurut dia, ini merupakan salah satu pesan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Polri.

"Hindarkan polisi menjadi penghambat investasi. Saya ingatkan, kawal dan pastikan aman hingga betul-betul merasakan apa yang menjadi harapan Pemerintah,” ucap dia.

“Masalah perizinan berikan pendampingan sehingga semuanya bisa dilengkapi dan UMKM yang ada bisa tumbuh. Kawal dbaik di daerah, di sektor strategis, sehingga penggunaannya tepat sasaran dan tak terjadi kebocoran," imbuh Sigit.