Ditahan KPK, Eks Wali Kota Banjar: Ini Kan Takdir Tuhan

Hal itu ia sampaikan usai menjalani konferensi pers penahanannya bersama Direktur CV Prima bernama Rahmat Wardi.

“Ini kan takdir Tuhan,” ujar Herman saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/12/2021).

Herman pun enggan mengomentari lebih jauh soal perkara yang menjeratnya. Ia juga tidak mau memberi pesan apa pun kepada masyarakat Kota Banjar.

“Apa yang mau disampaikan? Enggak ada,” ujar dia.

KPK menahan Herman Sutrisno dan Rahmat Wardi setelah keduanya ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjar tahun 2008-2013.

Adapun Herman Sutrisno ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih dan Rahmat Wardi ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, Rahmat Wardi merupakan salah satu pengusaha jasa konstruksi di Kota Banjar diduga memiliki kedekatan dengan Herman Sutrisno yang menjadi Wali Kota Banjar selama dua periode itu.

Dari kedekatan tersebut, KPK menduga ada peran aktif dari Herman Sutrisno, di antaranya dengan memberikan kemudahan bagi Rahmat Wardi untuk mendapatkan izin usaha, jaminan lelang, dan rekomendasi pinjaman bank.

Hal itu, ujar Firli, membuat Rahmat Wardi bisa mendapatkan beberapa paket proyek pekerjaaan di Dinas PUPRPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Banjar.

“Antara tahun 2012 sampai dengan 2014, RW (Rahmat Wardi) dengan beberapa perusahaannya mengerjakan 15 paket proyek pekerjaan pada Dinas PUPRPKP Kota Banjar dengan total nilai proyek sebesar Rp 23,7 miliar,” ucap Firli dalam konferensi pers, Kamis.

“Dan sebagai bentuk komitmen atas kemudahan yang diberikan oleh HS (Herman Sutrisno) maka RW memberikan fee proyek antara 5 persen sampai dengan 8 persen dari nilai proyek untuk HS,” kata dia.

Pada Juli 2013, Herman Sutrisno diduga memerintahkan Rahmat Wardi melakukan peminjaman uang ke salah satu bank di Kota Banjar dengan nilai yang disetujui Rp 4,3 miliar.

Menurut Firli, uang itu digunakan untuk keperluan pribadi Herman Sutrisno dan keluarganya, Namun, untuk cicilan pelunasannya menjadi kewajiban Rahmat Wardi.

KPK juga menduga Rahmat Wardi beberapa kali memberikan fasilitas pada Herman Sutrisno dan keluarganya, di antaranya lahan dan bangunan untuk pendirian SPPBE (stasiun pengisian dan pengangkutan bulk elpiji) di Kota Banjar.

Selain itu, Rahmat Wardi diduga memberikan sejumlah uang untuk biaya operasional Rumah sakit swasta yang didirikan oleh Herman Sutrisno.

Firli menyebut, selama masa kepemimpinan Herman Sutrisno sebagai Wali Kota Banjar dalam 10 tahun, ia diduga beberapa menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk gratifikasi dari para kontraktor dan pihak lainnya yang mengerjakan proyek di Pemerintahan Kota Banjar.

“Saat ini tim penyidik masih terus melakukan penghitungan jumlah nilai penerimaan gratifikasi dimaksud,” ucap Firli.

Atas perbuatannya, Rahmat Wardi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Herman Sutrisno disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.