Salin Artikel

Hasto: Pemerintahan Presiden Jokowi dan PDI-P Tak Intervensi Muktamar NU

Hasto mengatakan, partainya berharap, organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia itu tetap solid dan terus menjalankan khitahnya.

"Tentu saja PDI Perjuangan sangat berkepentingan agar NU ini solid, agar NU ini dengan khitah 1926, dengan tradisi bermusyawarah, dapat menjalankan tugas-tugas sejarah dan panggilan sejarah bagi seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama," kata Hasto di Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Hasto menyebut, PDI-P selama ini terus membangun persahabatan dan persaudaraan nasional, termasuk dengan NU yang memiliki visi untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta alam.

Oleh karena itu, Hasto juga berharap pemilihan jajaran pengurus NU yang akan berlangsung melalui Muktamar ini dapat dilakukan sesuai dengan kultur NU.

"Pemerintahan Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan tidak intervensi terhadap proses itu dan mengharapkan dalam proses Muktamar itu keseluruhan aspek-aspek strategis tentang kepeloporan NU, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya," ujar Hasto.

Muktamar yang merupakan agenda rutin 5 tahunan NU ini akan berlangsung pada 22-23 Desember 2021.

Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 jadi salah satu isu yang paling disorot.

Kontestasi disebut-sebut merujuk pada dua tokoh yang memiliki basis pendukung kuat, yakni Said Aqil Siradj sebagai petahana dan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/22/19522801/hasto-pemerintahan-presiden-jokowi-dan-pdi-p-tak-intervensi-muktamar-nu

Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke