Ada UU Ciptaker, BUMDes Kini Bisa Leluasa dalam Bermitra

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki keleluasaan dalam menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dalam pengembangan bisnis.

Hal tersebut seiring disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) yang mengesahkan BUMDes sebagai badan hukum.

"BUMDes leluasa menggelar sejumlah kerja sama bisnis, seperti uji tipe kendaraan bermotor, penyelenggaraan terminal, mengelola sumber daya air, memanfaatkan bagian jalan tol dan nontol, pengolahan kayu bulat skala kecil, dan lainnya," terangnya, dikutip dari keterangan pers resmi, Senin (20/12/2021).

Menteri yang akrab disapa Gus Halim itu menyebutkan, keleluasaan tersebut merupakan lompatan besar sebagai wujud komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam meningkatkan ekonomi dari berbagai lini kebijakan.

"BUMDes selama ini tidak bisa bekerja sama secara legal dengan kementerian atau lembaga dan mitra manapun termasuk tidak ada pajak. Setelah ini (UU Cipta Kerja) BUMDes dan BUMDes Bersama bisa bersinergi dengan berbagai mitra," terangnya.

Dia mengatakan itu dalam acara peluncuran 1.604 sertifikat BUMDes dan 23 sertifikat BUMDes Bersama dan Rapat Koordinasi Nasional BUMDes yang dipimpin Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (20/12/2021).

Selain itu, menyusul disahkannya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka diterbitkannya Peraturan Mendesa PDTT (Permendesa PDTT) Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Hukum dan Ham (Permenkumham) Nomor 40 Tahun 2021 resmi mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUMDes dan BUMDes Bersama.

Proses revitalisasi BUMDes pun terus dilakukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Melalui Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021, dibuka pendaftaran bagi BUMDes untuk menjadi badan hukum.

Kemudian, dilakukan pula pendataan jenis usaha, omzet, nilai aset, serta kondisi objektif BUMDes melalui Sistem Informasi Desa (SID). Pendataan ini untuk memastikan BUMDes sehat secara ekonomi.

Gus Halim menyebutkan, saat ini terdapat 5.170 dari 26.903 BUMDes dan 80 dari 1.665 BUMDes Bersama telah mengajukan diri sebagai badan hukum.

“Hari ini, menjadi tonggak sejarah, peluncuran sertifikat badan hukum 1.604 BUMDes dan 23 BUMDes Bersama,” ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyebutkan, nilai valuasi BUMDes di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp 20 triliun.

Sebagai gambaran, hasil konsolidasi unit pengelola kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan menjadi BUMDes Bersama bernilai sekitar Rp 12,4 triliun. Sementara itu, saat ini ada 57.288 BUMDes dengan berbagai kondisi di seluruh Indonesia.

“Harapan masyarakat terhadap BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi juga semakin tinggi. Buktinya selama pandemi ini pendirin BUMDes juga masih terus berlangsung. Selama 2020-2021 saja ada 6.197 BUMDes yang berdiri,” katanya.

Lebih lanjut, Gus Halim mengatakan, penyaluran sertifikat tersebut merupakan bentuk apresiasi dari Presiden Jokowi sekaligus menjadi tonggak sejarah bagi pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama.

Dia menjelaskan, penyerahan sertifikat badan hukum BUMDes dan BUMDes Bersama merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Jokowi pada 11 Desember 2019.

Arahan tersebut meminta Kemendesa PDTT melakukan registrasi dan pendampingan BUMDes serta transformasi UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMDes Bersama untuk menjaga keberlangsungan serta perluasan manfaat Rp 12,7 triliun dana bergulir di masyarakat.

Orientasi bisnis BUMDes

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, bisnis yang dilaksanakan BUMDes harus berorientasi pada usaha yang belum ada dan dibutuhkan masyarakat, sehingga dapat memacu usaha masyarakat yang ada.

Dengan demikian, masyarakat pun tidak harus ke kota untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang selama ini tidak tersedia di desa.

"Kemudian mengkonsolidasikan masyarakat untuk mendapatkan pasokan. Beli pupuk sendiri-sendiri, bisa dikonsolidasikan oleh BUMDes," ujarnya.

Terkait peluncuran sertifikat, Jokowi berharap, BUMDes dan BUMDes Bersama yang berbadan hukum bisa lebih berorientasi bisnis dan mengambil peran dalam kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi warga desa.

“Jangan sampai justru mematikan usaha masyarakat yang sudah ada. Misalnya di desa sudah ada toko-toko kecil lima sampai sepuluh toko, BUMDes malah bikin toko gede (besar),” katnya.

Dia juga mengimbau para pengurus BUMDes harus bisa memacu sepuluh toko tersebut menjadi 20 toko atau membuat toko yang kecil menjadi besar.

Jokowi mengungkapkan, sejak dana desa disalurkan pada 2015, jumlah BUMDes yang terbentuk meningkat drastis hingga 600,6 persen, yakni sekitar 8.100 BUMDes pada 2014 menjadi 57.200 BUMDes pada 2021.

Dia pun mengingatkan, tingginya jumlah BUMDes harus sejalan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat desa.

"Jangan hanya dapat sertifikat badan hukum kemudian buat plang tapi kegiatan nggak ada, kualitas kegiatan tidak jelas," tegas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dalam kegiatan itu, dilaksanakan pula penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kemendesa PDTT dengan ISSF tentang pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes serta penandatanganan MoU antara Kemendesa PDTT dengan PT Berdikari tentang kerja sama peternakan terpadu.

Ada juga penandatanganan MoU antara Kemendesa PDTT dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Bumdesa Tumang Cepogo untuk menjadi lembaga penyalur Pertashop.

Hadir mendampingi Jokowi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Menkumham) Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Hadir pula Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Taufik Madjid, dan sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemendesa PDTT.