Dukungan untuk Sandiaga Uno Disebut Rekayasa, Ijtima Ulama: Ini Aspirasi Keumatan

Menurut dia, dukungan yang dideklarasikan sejumlah forum Ijtima Ulama DKI Jakarta dan Jawa Barat murni aspirasi keumatan.

"Saya tidak paham dengan pernyataan rekayasa. Ini benar-benar aspirasi keumatan pimpinan para ulama, kyai, dan pemuda Islam bahwa sosok Sandiaga adalah pemimpin yang pas di masa mendatang," kata Arif dalam keterangannya, Sabtu (18/12/2021).

Dia mengatakan, sudah hal biasa apabila para ulama dan pemuda Islam membicarakan berbagai hal kebangsaan.

Salah satunya adalah terkait dukungan Ijtima Ulama untuk Sandiaga Uno yang dinilainya merupakan pandangan terbaik.

Arif berpandangan, Sandiaga dipilih karena mewakili sosok milenial yang bijaksana, tidak memiliki masalah keagamaan, terbuka dengan para ulama hingga santri.

Bahkan, lanjut dia, politikus Gerindra itu juga disebut memiliki pengalaman politik yang cukup.

"Sandiaga selama ini terbuka dengan para ulama dan santri. Programnya pun menyasar para santri. Itu yang membuat ulama dan pemuda islam menilai Sandiaga bisa diterima semua kalangan,” ungkap dia.

Terkait deklarasi dukungan, Arif menilai ke depannya bisa saja aspirasi tersebut berkembang ke seluruh Indonesia.

“Barangkali animo dan kontribusi pemikiran kyai serta pemuda Islam bisa saja se-Indonesia. Kita lihat saja perkembangan aspirasinya,” tambah Arif.

Perlu diketahui, Forum Ijtima Ulama dan Pemuda Islam (PII) sebelumnya mendeklarasikan dukungan kepada Sandiaga untuk maju menjadi calon presiden pada 2024.

Dukungan itu sudah digelar di dua provinsi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Dukungan Sandiaga dianggap memecah belah

Dikutip Tribunnews.com, dukungan itu ditanggapi oleh anggota DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad.

Ia menuding deklarasi dukungan sejumlah ulama kepada Sandiaga Uno untuk Pilpres 2024 adalah upaya merekayasa forum Ijtima Ulama.

Ia khawatir, Sandiaga sengaja mengeksploitasi identitas ulama, sehingga berpotensi memecah belah bangsa.

"Upaya rekayasa forum Ijtima Ulama DKI Jakarta (deklarasi bulan Oktober 2021) dan forum Ijtima Ulama Jawa Barat (deklarasi bulan Desember 2021) merupakan tindakan berpotensi menimbulkan politik identitas sebagai pemecah belah bangsa," kata Kamrussamad dalam keterangan yang diterima, Kamis (16/12/2021), dikutip Tribunnews.com.