Salin Artikel

Politisi Nasdem Hillary Lasut: Tak Etis Presiden Karantina di Istana, Anggota DPR di Wisma Atlet

Dia melihat presiden dan juga anggota dewan memiliki kedudukan yang sama sehingga memiliki hak yang sama pula untuk melakukan karantina secara mandiri.

"Dilihat dari sudut pandang hukum, DPR itu setara presiden kalau dalam pembagian kekuasaan, tidak masuk akal dan tidak etis kalau presiden karantina di Istana Bogor terus DPR RI karantina di Wisma Atlet," kata Hillary dalam keterangan tertulis, Senin (13/12/2021).

Politikus Partai Nasdem itu khawatir, apabila DPR tidak boleh melakukan karantina mandiri dapat mendiskreditkan kesetaraan lembaga, padahal DPR merupakan lembaga yang mengawasi kinerja presiden.

Hillary menuturkan, DPR sejatinya bersifat kolektif kolegial. Artinya 575 anggota DPR, baik pimpinan DPR maupun anggota biasa, sama-sama membentuk lembaga DPR.

Ia berpendapat, tidak tepat apabila hanya pimpinan DPR yang dianggap setara dengan presiden karena pimpinan DPR dibedakan dari anggota hanya dalam fungsi mengatur jalannya sidang.

"Untuk melaksanakan tugas pengawasan (dalam hal ini tugas pengawasan DPR), si pengawas harus punya wibawa dan posisi yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan yang diawasi. Kalau tidak, dia tidak akan punya cukup power untuk melaksanakan tugas pengawasan," ujar anggota termuda DPR tersebut.

Sementara, menurut Hillary, tidak mungkin apabila presiden, anggota dewan, maupun jajaran lembaga yudikatif tidak melakukan karantina mandiri karena mereka tetap harus melakukan tugas negara.

"Selain menyulitkan tugas penyelenggaraan suatu negara, secara keamanan tidak dapat dijamin, khususnya untuk presiden," ujar dia.


Diberitakan, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Mulan Jameela dan suaminya, Ahmad Dhani, diduga tidak menjalankan karantina 10 hari sepulangnya dari Turki.

Terungkapnya Ahmad Dhani serta keluarga diduga tidak melakukan karantina selama 10 hari berasal dari unggahan akun Instagram blogger Adam Demi, @adamdenigrk.

Dari unggahan tersebut, Adam membagikan hasil tangkapan layar dari direct message pengguna Instagram lain. Netizen tersebut menceritakan bahwa pada 2 Desember lalu mengaku bertemu Ahmad Dhani sekeluarga di Turki.

Namun, pada 9 Desember, ia menyebut sejumlah temannya mengaku bertemu Ahmad Dhani dan Mulan Jameela di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta serta anak sulung pentolan Dewa 19 itu, Al Ghazali pergi menonton bersama kekasihnya.

Pengguna itu kemudian meminta publik berhitung, kalaupun misalnya Ahmad Dhani sekeluarga tiba di Indonesia pada 3 Desember, maka 9 Desember belum genap 10 hari masa karantina.

Kuasa hukum Ahmad Dhani, Ali Lubis, memberikan klarifikasi mengenai hal tersebut. Ali membantah bahwa Ahmad Dhani serta keluarga melanggar peraturan.


Ali menyebut karantina Dhani sekeluarga sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

"Yang pasti, itu tidak benar sama sekali karena setelah pulang itu mereka langsung karantina dan enggak pergi ke mana-mana termasuk mall dan lain-lain" tegas Ali saat dihubungi Kompas.com melalui sambung telepon, Senin (13/12/2021).

"Dan terkait hal itu (unggahan Instagram Adam Deni), mereka justru langsung melakukan karantina sebagaimana ketentuan yang berlaku," ucap Ali melanjutkan.

Ali mengaku tidak mengetahui kapan Ahmad Dhani serta keluarga tiba di Tanah Air dan kapan mereka menyelesaikan masa karantina.

Dia hanya bisa memastikan bahwa Ahmad Dhani serta keluarga menjalani karantina di Jakarta sesuai dengan peraturan yang diterapkan pemerintah Indonesia.

"Iya (karantina di Jakarta). Info terakhir yang saya dapat lebih kepada di villa pribadi ya," ujar Ali Lubis.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/14/05390091/politisi-nasdem-hillary-lasut--tak-etis-presiden-karantina-di-istana-anggota

Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke