Salin Artikel

Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah mengatakan, elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) meningkat usai bergabung ke dalam koalisi pemerintah.

Hal itu berdasarkan survei yang digelar IPO pada periode 29 November hingga 2 Desember 2021.

"Pasca bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah, elektabilitasnya terpantau meningkat mengungguli PKS dan NasDem," ujar Dedy dalam diskusi bertajuk "Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024" yang digelar secara daring, Sabtu (4/12/2021).

Dedy mengungkapkan, berdasarkan hasil survei PAN berhasil memperoleh angka keterpilihan sebesar 5 persen.

Sementara itu keterpilihan PKS 4,2 persen dan Nasdem 4,1 persen.

Dedy menjelaskan, posisi ini konsisten dengan perolehan hasil survei pada periode Agustus 2021 yang lau, di mana partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu berhasil berada di posisi 7 dengan 5,8 persen dan PKS 4,9 persen.

Sementara itu, Nasdem sebelumnya masih lebih unggul dari PAN yakni sebesar 7,8 persen.

“Memang terlihat menarik mengamati fluktuasi PKS dan Nasdem, mengingat mereka tergeser posisi yang sebelumnya cukup baik dan kini menurun. PAN sendiri sejak bergabung koalisi pemerintah terlihat signifikan merangkak naik," jelas Dedy.

Menurutnya, posisi PAN dalam persepsi publik terkait keterpilihan jika Pemilu dilaksanakan hari ini tidak lagi mengagetkan.

Pasalnya temuan pergerakan elektabilitas PAN mulai terlihat sejak survei periode sebelumnya.

Hal ini diyakini karena PAN berhasil memperkuat jaringan pemilih di tingkat bawah

“Jika membandingkan popularitas PAN di ruang siber, perbincangan media sosial, mungkin tidak signifikan, tetapi fakta di tingkat bawah dan dalam sebaran nasional, PAN cukup disukai dan dipilih," kata Dedy.

Sehingga, dia menyimpulkan, PAN berhasil melakukan konsolidasi pemilih di tingkat bawah

Meskipun minim publikasi dan tidak seramai parpol lain dalam promosi politik, PAN tetap mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

“Ini penanda baik, bahwa parpol yang populer karena promosi politik di ruang maya dan udara, masih dapat diimbangi secara signifikan oleh parpol yang lakukan kerja langsung di masyarakat, pelibatan publik dalam aktifitas politik diperlukan guna meneguhkan elektabilitas," jelas Dedy.

Lebih lanjut dia menuturkan, jika parpol ingin dikenal dan disukai publik, setidaknya perlu lakukan tiga hal.

Ketiganya yakni harus punya gagasan dan ide yang mudah dipahami, terlibat dan melibatkan publik dalam agenda politik, serta menjalankan program pertanggungjawaban sosial politik.

"Fokus pada promosi politik saja hanya akan membuat Parpol terkenal, tetapi belum tentu mendapatkan konversi keterpilihan dan kesukaan," tambahnya.

Adapun survei terbaru IPO ini mengambil representasi sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional dalam skala nasional dan berdasarkan data pada survei sebelumnya (Periode Maret 2020, Agustus 2020, April 2021 dan Agustus 2021).

Dengan teknik ini setiap anggota populasi (responden) miliki peluang setara untuk dipilih atau tidak menjadi responden.

Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sample dan pengujian metode pra-research.

Dalam melakukan survei, peneliti menentukan sejumlah Desa untuk menjadi sampel. Yang mana setiap desa terpilih ditentukan secara acak –menggunakan random kish grid paper– sejumlah 5 rukun tetangga (RT), pada tiap RT dipilih 2 keluarga (KK).

Pada setiap keluarga dipilih 1 responden (Rs) dengan pembagian lelaki untuk kuesioner ganjil, perempuan untuk genap, total responden lelaki dan perempuan pada pembagian 50:50 persen.

Pada tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak, ini dimungkinkan tidak ada penentuan responden berdasarkan opini surveyor.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2.50 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/04/14503031/gabung-koalisi-pemerintah-elektabilitas-pan-menguat-ungguli-pks-dan-nasdem

Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke