Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah kalangan mendesak Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta maaf, usai memaksa penyandang disabilitas tunarungu untuk berbicara dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021 pada 1 Desember lalu.

Tak hanya itu, Risma bahkan disebut sempat mengajak anak penyandang tunarungu untuk berteriak mengikuti dirinya. Tindakan itu dinilai telah membuat sejumlah pihak yang turut hadir dalam kegiatan tersebut sakit hati.

Salah satu pihak yang menyayangkan tindakan Risma yakni Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti-audism. 

“Kami menyampaikan dan mencantumkan dalam siaran pers untuk Bu Risma sebagai Mensos itu meminta maaf atas yang disampaikan Hari Disabilitas Internasional secara umum," kata anggota Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi, selaku moderator dalam konferensi pers virtual Koalisi pada Jumat (3/12/2021).

"Terutama kepada penyandang disablitas, khususnya penyandang disabilitas tuli,” tutur dia.

Dalam kegiatan HDI itu, Risma meminta seorang tunarungu bernama Anfil untuk menyampaikan hal kepadanya secara langsung. Di samping penyandang tunarungu, Anfil juga merupakan seorang penyandang disabilitas mental.

Selain Anfil, Risma juga meminta seorang penyandang disabilitas lain bernama Aldi untuk berbicara kepadanya.

Aldi adalah seorang penyandang disabilitas autisme dan gangguan dalam berkomunikasi. Saat Risma memintanya berbicara, dia tak kunjung melakukannya.

Melihat hal tersebut, Risma kemudian memberikan tanggapan.

"Kamu sekarang Ibu minta bicara enggak pakai alat. Kamu bicara Aldi," kata Risma dikutip dari YouTube Kementerian Sosial, Kamis (2/12/2021).

"Bisa kamu bicara," kata dia.

Tindakan Risma pun dikritik oleh salah seorang penyandang disabilitas bernama Stefan.

Kepada Risma, Stefan meminta agar mantan Wali Kota Surabaya itu memahami tentang Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Menurut dia, bahasa isyarat merupakan hal yang penting bagi penyandang tunarungu.

"Ibu, saya harap sudah mengetahui tentang CRPD bahwasannya anak tuli itu memang menggunakan alat bantu dengar, tetapi tidak untuk dipaksa berbicara," kata Stefan.

Namun Risma bergeming dengan pendapatnya, alih-alih meminta maaf. Menurut dia, dirinya tidak melarang penyandang tunarungu untuk menggunakan bahasa isyarat.

Namun, ia hanya ingin para penyandang disabilitas selalu memaksimalkan penggunaan anggota tubuh yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

"Jadi karena itu kenapa Ibu paksa kalian untuk bicara. Ibu paksa memang, supaya kita bisa memaksimalkan pemberian Tuhan kepada kita. Mulut, mata, telinga," kata dia.

Sakit hati dan kecewa

Mendengar pernyataan tersebut, Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti-audism menilai, pernyataan politikus PDI Perjuangan itu bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.

Pernyataan juga dinilai bertentangan dengan prinsip dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD); Pasal 24 dan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Salah seorang orangtua anak penyandang disabilitas yang hadir dalam kegiatan HDI, Iies Arum Wardhani mengaku sakit hati saat mendengar Risma mengajak anak-anak tuli untuk berteriak.

“Ketika itu, beliau (Risma) mengatakan, ‘ayo berteriak seperti ini’. Itu benar-benar sangat menyakiti hati saya,” kata Iies, saat konferensi pers bersama Koalisi.

Awalnya, ia berharap acara HDI yang digelar Kemensos bisa menjadi acara yang hangat dan memanusiakan anaknya.

Namun, acara itu tidak sesuai harapannya. Sebab, anak-anak tuli diberikan alat bantu dengar dan diminta untuk berbicara.

“Kemudian didorong, menggunakan 'Ayo kamu berkata horee, A, A,’ itu sangat menyakiti saya. Apalagi dengan perkataan, kamu sekarang tidak bisu,” tuturnya.

Sementara itu, Udana Maajid Pratista, penyandang disabilitias tuli, juga menyatakan rasa kecewanya atas acara HDI yang diadakan Kementerian Sosial.

Udana juga hadir dalam acara HDI pada Rabu kemarin. Menurut Udana, teman tuli biasanya lebih suka berbahasa isyarat.

“Tapi kemarin seperti ada perasaan, saya merasa sakit hati. Padahal tidak semua tuli itu bisa nyaman untuk berbicara,” ucapnya.

Koalisi pun telah melayangkan surat kepada Risma. Mereka berharap, Risma dapat duduk bersama dengan Koalisi untuk berdiskusi.

“Kami sangat berharap, Ibu bersedia untuk duduk bersama dan berdiskusi agar kita bisa saling memahami dan bekerja sama sesegera mungkin,” dikutip dari surat Koalisi.

Penjelasan Risma

Menanggapi berbagai kritikan masyarakat, Mensos Risma akhirnya angkat bicara.

Dia menegaskan tak bermaksud memaksa penyandang disabilitas tunarungu untuk berbicara.

Ia menjelaskan bahwa hanya mencoba penyandang disabilitas tunarungu untuk berbicara.

"Saya enggak maksa. Untuk apa saya maksa. Itu pilihan. Tapi saya ingin kalau kondisi tertentu dia bisa menyelamatkan dirinya dengan seluruhnya," kata Risma di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, pada Kamis.

Menurut Risma, dirinya hanya ingin penyandang disabilitas tunarungu dapat berbicara, paling tidak meminta tolong bila sedang dalam situasi bahaya.

Sebabnya, ketika masih menjabat sebagai wali kota, ia pernah mendengar ada penyandang disbilitas tunarungu yang pernah diperkosa dan hampir tenggelam namun tidak bisa bersuara meminta tolong.

"Kalau enggak dua kali tiga kali. Itu ada anak tunarungu diperkosa. Itu yang saya sedih, kenapa saya kemarin mengajarkan (berbicara). Minimal dia bisa bilang tolong," ucapnya.

Selain itu, ia meyakini bahwa penyandang tunarungu bisa memiliki kemampuan berbicara apabila dilatih.

Ia pun mencontohkan kemampuan Staf Khusus Presiden RI Angkie Yudistia, yang juga penyandang tunarungu. Menurut Risma, ketika bertemu sekitar lima tahun lalu, Angkie masih belum lancar berbicara.

Namun saat ini, kemampuan Angkie berbicara sudah jauh berubah. Menurut dia, hal itu tidak terlepas dari upaya Angkie untuk melatih diri.

"Saya ketemu lagi setelah sekian tahun dan saya bisa jadi menteri. Saya pikir mbak Angkie kok bagus ngomongnya. Ternyata dia melatih diri terus," ucap dia.

Pemerintah disarankan lakukan inovasi

Aktivis tuli, Panji Surya Putra Sahetapy menilai Mensos Risma seharusnya tidak meminta tunarungu untuk berbicara.

Menurut Surya, Risma bisa mencari cara lain atau berinovasi membuat alat khusus dalam rangka memberi pertolongan bagi penyandang disabilitas yang berada dalam situasi bahaya.

“Mungkin ibu Risma harusnya tidak mengeluarkan statement seperti itu tapi harusnya duduk bersama dengan polisi untuk mendiskusikan bagaimana caranya membuat aplikasi supaya masyarakat bisa melindungi diri dengan mudahnya,” kata Surya dalam konferensi pers virtual Koalisi Organisasi Penyandang Disabilitas Anti Audism, Jumat.

Surya mencontohkan, pemerintah bisa membuat aplikasi yang bisa membuat penyandang disabilitas dalam kondisi terdesak bisa meminta tolong tanpa harus berteriak atau bersuara.

Secara khusus, Surya lebih menekankan soal sistem terkait bantuan kepada penyandang disabilitas.

“Jadi tidak hanya fokus ke manusianya, kita harus memperbaiki orang ini agar dia bisa bersuara, itu bukan hal yang penting, kalau misalnya sistemnya baik, diberikan fasilitas yang baik, otomatis ke depannya akan jadi lebih baik juga,” jelasnya.

Lebih lanjut, Surya menyampaikan, ada perbedaan antara berbicara dan berteriak. Ia mengatakan banyak cara untuk meminta tolong selain berbicara.

Menurutnya, banyak cara untuk menyelamatkan diri dan penyandang tuli bisa juga membuat suara dari benda yang ada di sekitarnya.

“Atau mungkin dengan melemparkan barang supaya membuat suara atau dengan menggebrak meja seperti atau memukul benda apapun yang didekat kita supaya menghasilkan suara,” ucapnya.