Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar menegaskan bahwa penggunaan dana desa akan diprioritaskan untuk pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Oleh karenanya, dia meminta para stakeholder desa untuk bersama-sama mengawal dan mengawasi pemanfaatan dana desa.

“Mari kawal (dana desa) agar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh desa. Pengawasan optimal dapat menghindarkan dari potensi penyelewengan dana desa,” tutur menteri yang akrab disapa Gus Halim, dikutip dari keterangan persnya, Selasa (30/11/2021).

Ia pun berharap pemanfaatan dana desa bisa dilakukan searah dengan strategi SDGs Desa. Sebab, masyarakat harus merasakan manfaat dari dana desa.

“Dana desa harus didampingi. Musyawarah desa (musdes) itu perdebatan data bukan berdebat saya ingin ini dan itu,” tuturnya.

Lebih lanjut, Gus Halim berujar, data yang didapat dari pendataan SDGs Desa di seluruh desa di Indonesia akan menjadi pedoman untuk menemukan masalah dan potensi dalam pembangunan desa.

“Prinsip utama pendampingan adalah data. Ketika data lengkap, peta kemiskinan akan mudah diketahui. Kita akan tahu lewat itu (peta kemiskinan) tertinggi di mana dan dana desa dioptimalkan di mana,” paparnya.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat menerima kunjungan kerja Bupati Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Rusma Yul Anwar, di kantor Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Jakarta, Senin (29/11/2021).

Turut hadir mendampingi Gus Halim dalam pertemuan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendesa PDTT Taufik Madjid dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans) Rr Aisyah Gamawati.

Sementara itu, Bupati Rusma melaporkan bahwa di daerahnya, dana desa sudah dimanfaatkan dengan baik tanpa ada kendala.

“Sebanyak 82 desa di Kabupaten Pesisir Selatan sudah memanfaatkan dana desa dengan maksimal,” lapornya kepada Gus Halim.

Penting diketahui, kedatangan Bupati Rusma dan rombongan dilakukan dalam rangka pembahasan persiapan upacara puncak peringatan Hari Bhakti Transmigrasi (HBT) ke-71 yang akan digelar pada Minggu 12 Desember 2021 di halaman kantor Bupati Pesisir Selatan.

Dalam pembahasan persiapan upacara, Gus Halim mengusulkan adanya pameran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pameran produk-produk warga transmigran, dan penyerahan bantuan.

Adapun secara historis, penyelenggaraan transmigrasi pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950.

Saat itu, pemerintah memberangkatkan 25 kepala keluarga (KK) dengan total 98 jiwa. Mereka dibagi dan disebar ke sejumlah daerah di Indonesia.

Komposisi penyebarannya, yakni 23 KK ke Lampung dan 2 KK disebar ke Lubuk Linggau.

Sementara itu, Kabupaten Pesisir Selatan dibuka untuk kawasan transmigrasi pada era pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya pada 1973.

Penempatan terakhir dilakukan pada 2009 lalu. Para penghuni rata-rata berprofesi sebagai petani dan berasal dari Pulau Jawa.