Singgung Food Estate dan Pemindahan IKN, Anggota DPR: Belum Ada Saja, Hampir Semua Kalimantan Dilanda Banjir

Daniel meminta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menaruh perhatian khusus pada dua program tersebut dengan cara melakukan kajian mendalam.

Sebab, Daniel khawatir dua program pemerintah itu justru akan memperparah kondisi alam di Kalimantan sehingga menyebabkan meningkatnya bencana alam.

"Saya ingin memastikan, peran KLHK itu benar-benar sebagai bemper, yaitu program food estate kita dan program ibu kota baru. Belum ada food estate dan ibu kota baru saja, Kalimantan, karena enggak hanya Kalimantan Barat, hampir semua Kalimantan itu dilanda banjir Pak," kata Daniel dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV dengan Eselon I KLHK, Senin (22/11/2021).

Politikus PKB itu kemudian mengungkit besaran anggaran yang digunakan pemerintah untuk mewujudkan dua program tersebut.

Ia mengaku khawatir, jika dana besar untuk dua program itu kemudian berakhir sia-sia lantaran banjir akan terus terjadi.

Untuk itu, Daniel mendesak KLHK mementingkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) ketika terjadi pembangunan besar di wilayah Indonesia, terkhusus Kalimantan.

"Jangan sampai triliunan rupiah sudah kita bangun akhirnya ludes oleh bencana. Jangan sampai AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dilakukan tanpa kajian yang mendalam dan akhirnya bukan kemajuan yang kita dapat, tapi menambah bencana," pinta dia.

Selain meminta perhatian untuk kajian mendalam food estate atau penyediaan cadangan pangan dan pemindahan IKN, Daniel mendesak KLHK juga mengecek Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas dan Melawi.

Pasalnya, kata dia, kedua DAS tersebut kondisinya sudah sangat kritis sejak lama. Sehingga, potensi terjadinya banjir selalu akan terjadi.

Ia pun mendorong adanya pemulihan pada kedua DAS tersebut melalui kajian lebih mendalam yang dilakukan KLHK secepatnya.

"Perlu dilakukan pemulihan yang ada, tindakan afirmatif dari pemulihan DAS Kapuas dan Melawi," tutur Daniel.

Sebelumnya, kritik soal food estate dan pemindahan IKN terus terjadi. Terkait food estate, muncul kritikan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Saat itu, Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi, Yuyun Harmono mengatakan, pembangunan dengan konsep food estate bahkan memicu konflik di masyarakat.

"Karena menyebabkan terjadinya penggundulan hutan dan seterusnya," kata Yuyun ketika ditanya pendapat soal pernyataan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar terkait pembangunan dan deforestasi, Kamis (4/11/2021).

Sementara itu, informasi terkini mengenai pembiayaan pembangunan IKN disebut hingga mencapai 35 miliar Dolar AS atau setara Rp 504,4 triliun (kurs 1 dollar AS= Rp 14.412).

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo di depan para investor Uni Emirat Arab (UEA) saat menghadiri Indonesia-UEA Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Kamis.