Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Pernah Menghindar dari Persoalan HAM

Hal itu ia sampaikan merespons penolakan massa Aksi Kamisan di Semarang, Jawa Tengah, atas kehadiran dirinya, Kamis (18/11/2021).

"Saya ingin juga menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak menghindar dari persoalan HAM, tidak menutup mata dan telinga, tapi tetap memberi kepedulian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu," kata Moeldoko melalui keterangan yang ia sampaikan dalam video, Jumat (19/11/2021).

Moeldoko mengatakan, aksi massa terjadi ketika dirinya menyampaikan pidato kunci atau keynote speech dalam acara Festival HAM di Semarang. Massa menyuarakan persoalan HAM masa lalu.

Mengetahui hal itu, Moeldoko semula bermaksud bicara dengan peserta aksi, namun justru mendapat penolakan.

"Saya datang ke sana untuk melihat berbagai spanduknya, terus saya mencoba untuk berbicara dengan mereka, tapi berbagai suara dari mereka tidak menginginkan atas apa yang saya sampaikan," ucapnya.

Penolakan itu dinilai Moeldoko sebagai peristiwa biasa. Ia pun mengaku menghormati dan menghargai aspirasi yang disampaikan peserta aksi.

Usai mendapat penolakan, Moeldoko dan rombongan pun meninggalkan tempat Aksi Kamisan.

Meski demikian, Moeldoko mengklaim bahwa pemerintah selalu peduli dan berupaya menyelesaikan berbagai persoalan HAM di Tanah Air.

Dalam acara Festival HAM Moeldoko menyampaikan perlunya pemerintah daerah untuk berinovasi dalam menjaga dan memajukan persoalan HAM. Utamanya yang berkaitan dengan hak-hak sipil, ekonomi, dan sosial budaya.

"Kita tidak hanya memikirkan persoalan masa lalu, tapi bagaimana kita menata persoalan-persoalan HAM masa depan yang semakin baik, beriringan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi kebijakan maupun implementasinya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, peserta Aksi Kamisan di Taman Signature, Semarang, Jawa Tengah, menolak kedatangan Moeldoko usai menghadiri acara Festival HAM 2021.

Koordinator lapangan (Korlap) Aksi Kamisan di Semarang Azis Rahmad menjelaskan, para aktivis menganggap kasus pelanggaran HAM di Indonesia masih belum tuntas.

"Kami tidak memberi ruang dia berbicara, karena dia berbicara tanpa ada realisasi, tanpa negara mau mengakomodir menuntaskan pelanggaran HAM sama saja hanya bualan belaka," ujar Azis kepada wartawan, Kamis (18/11/2021).

Dalam kesempatan itu, para aktivis mendesak pemerintah menghentikan perampasan ruang hidup warga dan kerusakan lingkungan.

Para aktivis juga meminta pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat dan golongan tertindas.