Politikus PDI-P Sebut Ada Menteri Masuk Bursa Capres Bisa Untungkan Pemerintahan

Menurut Andreas, ambisi para menteri untuk maju pada Pilpres 2024 hendaknya justru memacu mereka untuk bekerja lebih baik yang akan berdampak positif bagi kinerja pemerintah.

"Seharusnya menteri kalau dia punya keinginan untuk menjadi calon kandidat ke depan, mestinya dia harus menunjukkan perform yang baik begitu, dan itu bagus aja untuk pemerintahan," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Anggota Komisi X DPR itu pun berpendapat, sejauh ini tidak ada masalah dari kinerja menteri-menteri yang masuk dalam bursa Pilpres 2024.

Andreas juga menyebutkan tidak ada larangan apabila para menteri tebar pesona menjelang Pilpres 2024 selama tidak menggunakan fasilitas negara.

"Logikanya, kalau dia mau jadi calon presiden, dia harus menunjukkan kinerja yang bagus, dan itu menguntungkan untuk pemerintahan ya kan. Kalau dia justru memanfaatkan hal itu untuk kampanye justru negative effect buat dia nanti," kata dia.

Ia menambahkan, para menteri adalah pembantu presiden sehingga penilaian atas kinerja menteri merupakan kewenangan presiden.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan, Presiden Joko Widodo tidak melarang menteri-menterinya untuk berupaya meningkatkan elektabilitas dan popularitas menjelang Pilpres 2024.

Muzani berpandangan, tidak ada masalah jika menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju memiliki niat untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

"Enggak ada masalah, artinya begini ya, Presiden memberi kebebasan kepada semua menterinya untuk melakukan menaikkan popularitas dan elektabilitas, dan saya kira sebagai sebuah proses demokrasi, ini cara yang sehat untuk memilih pemimpin-pemimpin," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/11/2021).

Seperti diketahui, sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju masuk ke dalam bursa capres/cawapres Pilpres 2024 berdasarkan sejumlah hasil survei.

Beberapa nama menteri yang masuk bursa antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir.