Pengamat: Tidak Ada yang Boleh Mendikte Presiden soal Calon Panglima TNI

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengingatkan para kandidat Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto untuk tidak "genit" dalam memperkuat peluang.

"Saya sering mengingatkan agar instrumen atau kekuatan politik dan para bakal calon ini tidak bergenit-genit memperkuat peluang untuk dipilih Presiden," ujar Fahmi kepada Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Fahmi menilai, situasi jelang pergantian jabatan Panglima TNI kali ini kurang sehat.

Menurut dia, saat ini muncul beragam "kampanye" dan aksi dukung-mendukung yang cenderung berlebihan, dari kalangan politisi.

Aksi tersebut ditunjukkan dalam bentuk pernyataan dari tokoh atau elite politik yang menunjukkan keunggulan calon tertentu dibanding calon lainnya.

Padahal, Fahmi mengingatkan, penunjukan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden.

"Padahal kita tahu bahwa pengusulan Panglima TNI merupakan hak dan kewenangan Presiden. Tidak ada yang boleh dan bisa mendikte Presiden," tegas dia.

Dengan adanya aksi dukung mendukung dari elite politik, Fahmi mengatakan, tak tertutup kemungkinan terdapat komitmen-komitmen sektoral.

Jika hal itu yang terjadi, sulit bagi publik untuk memandang kiprah kelembagaan TNI secara objektif.

Di sisi lain, TNI akan sulit untuk berjarak dengan kekuatan politik.

"Sulit membayangkan kekuatan-kekuatan politik pendukung itu tidak tertarik melibatkan TNI dalam mengamankan kepentingannya," terang dia.

Ia pun mengingatkan soal salah satu agenda reformasi, yakni menjadikan TNI sebagai alat negara yang profesional dan mumpuni dalam menegakkan kedaulatan dan keamanan nasional.

Caranya, dengan membatasi peran dan pelibatannya di luar agenda politik negara, apalagi dalam urusan politik sektoral bahkan elektoral.

Dengan demikian, adanya pihak-pihak yang seakan bisa mendikte Presiden dalam menentukan panglima, menjadi keprihatinan saat ini.

"(Dengan) mendorong dan membentuk persepsi publik bahwa hanya ada satu nama yang layak dan dipastikan akan diusulkan oleh Presiden," imbuh dia.

Adapun Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November 2021.

Sejauh ini, nama yang paling santer meneruskan tongkat kepemimpinan Hadi adalah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono.