Salin Artikel

Australia Izinkan Warganya Berwisata ke Indonesia, Wakil Komisi VI DPR: Ini Keuntungan Bali

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR Gde Sumarjaya Linggih mengatakan, kebijakan Pemerintah Australia yang mengizinkan warganya kembali berwisata, termasuk ke Indonesia, sangat menguntungkan Bali.

"Kebijakan ini tentunya memberi keuntungan untuk Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata berkelas dunia untuk bisa kembali ramai wisatawan Australia," ujarnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (2/11/2021).

Politisi yang akrab disapa Demer itu pun mengapresiasi Tim Ekonomi pimpinan Airlangga Hartarto saat berada di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di Roma, Italia (30/10/2021) yang berbuah manis untuk sektor pariwisata Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi Tim Ekonomi pimpinan Airlangga Hartarto saat berada di KTT G-20 di Roma yang berdampak pada sektor pariwisata Indonesia,” katanya.

Demer juga salut atas kecepatan Pemerintah Indonesia lewat Tim Ekonomi dalam mendapatkan kesepakatan kerja sama energi hijau atau green energy dengan Pemerintah Australia.

"Kerja keras Pak Airlangga dan tim sangat menguntungkan untuk warga Bali, karena Bali saat ini tengah menjalani tahapan menuju Provinsi Energi Bersih,” ujar politisi asal Bali itu.

Demer menyebutkan, kerja sama tersebut membuat Bali mendapat limpahan investasi dari Australia untuk membangun infrastruktur energi hijau, termasuk kerja sama alih teknologinya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam jumpa pers di Roma, Italia, (30/10/2021) menyatakan, Indonesia dan Australia sepakat untuk mempercepat peralihan menuju energi hijau, termasuk dengan menanamkan investasi terkait energi hijau di Indonesia.

Kesepakatan itu didapat pascapertemuan bilateral Indonesia dan Australia, di sela-sela KTT G-20 di Roma, Italia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/02/14265501/australia-izinkan-warganya-berwisata-ke-indonesia-wakil-komisi-vi-dpr-ini

Terkini Lainnya

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke