Salin Artikel

Irjen Suntana Ditunjuk Jadi Pelaksana Harian Kabaintelkam Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri Irjen Suntana ditunjuk sebagai Pelaksana harian Kabaintelkam menggantikan Komjen Paulus Waterpauw.

Diketahui, Paulus dilantik sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (21/10/2021) ini.

"(Penunjukan) Kabaintel masih dalam proses, pelaksana harian diserahkan (kepada) Wakabaintelkam," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat dihubungi, Kamis.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Ahmad Ramadhan sebelumnya mengatakan, Paulus merupakan salah satu personel terbaik Polri.

Ramadhan mengungkapkan, Korps Bhayangkara tak dapat menolak jika ada personel yang diminta mengemban tugas negara di luar institusi.

Ia pun memastikan kepolisian mengirimkan personel terbaiknya untuk dapat menerima tugas tersebut.

"Tentu kalau ada personel Polri yang diminta untuk pengabdian bangsa dan negara, Polri akan memberikan personel yang terbaik," ujar Ramadhan.

BNPP sendiri merupakan lembaga yang dibentuk untuk reorientasi kebijakan pembangunan di kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010. Badan ini beranggotakan 18 kementerian/lembaga serta 13 gubernur di kawasan perbatasan.

BNPP dipimpin secara rangkap oleh Menteri Dalam Negeri yang saat ini dijabat oleh Tito Karnavian.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/21/17504161/irjen-suntana-ditunjuk-jadi-pelaksana-harian-kabaintelkam-polri

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke