[POPULER NASIONAL] Jokowi Sebut Dunia Penuh Ketidakpastian | Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita terkait Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa kondisi saat ini penuh dengan ketidakpastian menarik minat pembaca sehingga menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com pada Rabu, 20 Oktober 2021.

Kemudian, isu lain yang menjadi artikel terpopuler adalah soal belum adanya kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan oleh Jokowi-Ma'ruf Amin selama dua tahun menjabat.

Di bawah ini kami rangkum kembali informasinya untuk Anda.

Jokowi sebut dunia penuh ketidakpastian

Jokowi mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Untuk itu, ia menginatkan, semua pihak harus siaga menghadapi ketidakpastian tersebut.

"Sekali lagi kita harus mulai mengaktifkan ekonomi kita dan selalu siaga menghadapi semua hal yang tidak pasti," ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2021 secara resmi yang digelar di Istana Bogor, Rabu (20/10/2021).

Jokowi melanjutkan, kondisi dunia internasional saat ini juga penuh dengan sejumlah ketidakpastian dan keragu-raguan.

"Penuh dengan kompleksitas masalah yang sebelum-sebelumnya tidak pernah terjadi," kata Jokowi.

Ia kemudian mencontohkan, misalnya China dan beberapa negara Eropa mulai mengalami krisis energi. Kondisi ini sebelumnya tidak pernah diduga.

Belum ada kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan Jokowi-Ma'ruf

Dua tahun pasca Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terpilih, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat belum ada kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan.

“Salah catatan paling serius yang memang harus diperhatikan Pak Presiden Jokowi adalah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Sampai sekarang belum satu kasus pun istilahnya pecah telur,” ujar Komisioner Komnas HAM Choirul Anam ditemui di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/10/2021).

Anam menerangkan saat ini pemerintahan Jokowi-Ma’ruf telah separuh periode berjalan. Sebab tahun 2022 dan 2023 nanti pemerintah akan disibukkan dengan urusan politik jelang Pemilu 2024.

Anam berpendapat, jika sampai masa periode pemerintahan saat ini berakhir tidak ada satu pun peristiwa pelanggaran HAM berat yang diselesaikan melalui jalur hukum, maka hal itu akan menjadi catatan buruk.

Di sisi lain, jika pemerintah bisa menyelesaikannya, maka masyarakat akan mengingat bahwa Jokowi adalah Presiden yang bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.