Lewat Diplomasi, Sektor KP Indonesia Digaungkan ke Kancah Internasional

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) saat ini terus menggaungkan potensi besar sektor KP Indonesia ke kancah internasional dengan berbagai cara, mulai dari promosi, publikasi, kerja sama, hingga diplomasi.

Untuk diplomasi, Kementerian KP menggandeng Kementerian Luar Neger (Kemenlu) melalui peran para diplomatnya.

Urgensi diadakannya diplomasi sektor KP adalah fakta bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki laut luas, garis pantai panjang, serta beraneka ragam biodiversitas bawah laut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro mengatakan, visi yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam agenda The Archipelagic and Island States Forum (AIS), salah satunya adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Dengan menjadi poros maritim dunia, Indonesia bisa mengintegrasikan pembangunan ekonomi, politik luar negeri, dan kerja sama multilateral," terang Kusdiantoro melalui keterangan tertulis resminya, Kamis (14/10/2021).

Lewat forum itu, sebut dia, Jokowi menginginkan anggota AIS bisa bekerja sama menemukan solusi inovatif untuk mengatasi ancaman perubahan iklim dan mendorong penerapan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono memiliki tiga program terobosan yang menjadi prioritas peningkatan kegiatan ekonomi dan devisa negara.

Pertama, yakni meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari subsektor perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui perikanan tangkap terukur.

Kemudian menggerakkan perikanan budi daya untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung riset KP untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat.

Program terakhir adalah pengembangan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal.

“Implementasi tiga program itu dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) melalui penerapan ekonomi biru,” jelas Kusdiantoro.

Harapannya, melalui cara itu, SDKP mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap lapangan pekerjaan, serta memberikan peluang bisnis baru.

Rangkaian pembicaraan itu dikatakan Kusdiantoro saat mewakili Menteri Trenggono menyampaikan paparan tentang Arah Kebijakan dan Perencanaan Pembangunan KP dalam Visi Indonesia 2045 dalam agenda Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu), Rabu (13/10/2021).

Adapun tema Diklat Angkatan ke-69 itu adalah “Strategic Policy on Indonesia’s Blue Economy: Managing Issues on Sustainability and Prosperity”.

Kusdiantoro melanjutkan, penangkapan terukur pada program pertama sejalan dengan High Level Panel Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) yang beranggotakan 14 negara. Indonesia termasuk salah satu anggotanya.

“Dokumen Transformation SOE secara jelas mendorong studi tentang lima bidang prioritas, yakni kekayaan laut, kesehatan laut, ekuitas laut, pengetahuan laut, dan keuangan laut,” ucap dia.

Menurut dia, filosofi penangkapan terukur adalah pembatasan penangkapan ikan yang perlu dilakukan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut. Sebab, kebijakan penangkapan terukur dibangun dengan mempertimbangkan ekologi dan ekonomi.

“Untuk itu terjadi perubahan dari pengendalian penangkapan konvensional (tidak terukur) yang tidak memperhatikan ekologi, menjadi penangkapan terukur untuk keberlanjutan. Ini dilakukan dengan perizinan dan mempertimbangkan kuota,” jelas dia.

Tak hanya itu, sebutnya, penangkapan ikan terukur juga merubah budaya illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU) menjadi legal, regulated, and reported fishing.

Adapun terkait program kedua, Kusdiantoro menjelaskan, penerapannya dilakukan salah satunya lewat strategi pengembangan budi daya tambak udang untuk target produksi sebesar dua juta ton pada 2024.

“Langkah yang dilakukan adalah dengan evaluasi, revitalisasi, dan modeling. Ini nanti berdampak pada berbagai pengikatan, mulai dari produksi, ekspor, tukar pembudidaya ikan, hingga penyerapan tenaga kerja,” paparnya.

Untuk program ketiga, Kementerian KP merealisasikannya dengan membangun kampung-kampung perikanan budi daya air tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.

“Tujuannya adalah untuk pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan pembudidaya ikan serta menghindari kepunahan komoditas dengan nilai ekonomis tinggi,” imbuh Kusdiantoro.

Lebih lanjut, dia berharap para peserta diklat dapat menjadi duta-duta KP yang dapat menyampaikan potensi besar Indonesia kepada dunia internasional.

“Pilihannya banyak di Indonesia, dari yang paling mahal sampai paling murah. Misalnya kita awal bulan bisa makan tuna, kakap, kerapu. Pada akhir bulan bisa makan ikan asin. Variasi (ikan) sangat banyak. Olahannya juga sangat banyak dan beragam serta bisa disajikan secara cepat,” tuturnya.

Tidak lupa, kepada para peserta yang merupakan calon diplomat Indonesia, Kusdiantoro berpesan agar mereka bisa memberikan perlindungan kepada para pekerja migran di sektor KP di luar negeri.

“Pastikan hak-hak mereka terpenuhi. Banyak dari pekerja migran itu dihasilkan dari satuan-satuan pendidikan Kementerian KP yang totalnya ada 23 institusi. Semua tersebar di berbagai daerah di Indonesia,” pesannya.

Pemaparan Kusdiantoro itu lantas mendapat apresiasi dari Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri (Sesparlu) Kemenlu Yudho Sasongko dan seluruh peserta diklat.

Tak hanya itu, selama agenda diklat bersama Kementerian KP, peserta terlihat bersemangat untuk berdiskusi tentang pemasaran produk perikanan Indonesia di luar negeri, keunggulan produksi perikanan Indonesia dibandingkan negara-negara lain, serta sejumlah komoditas perikanan yang diminati negara lain.