Adanya hal ini, kata dia, berdampak pada kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki dalam beberapa hal.
Di antaranya kesenjangan terhadap akses, partisipasi, kontrol, dan penerima manfaat pembangunan.
"Hal ini sangat mungkin terjadi karena masih ada para pemangku kepentingan serta pengambil keputusan baik dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga masyarakat dan dunia usaha yang masih menyamaratakan keberadaan masyarakat sebagai kelompok sasaran," kata Bintang di acara Penyerahan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 secara daring, Rabu (13/10/2021).
Bintang mengatakan, sikap menyamaratakan yang disebut sebagai netral gender itu berpotensi mengakibatkan kealpaan dalam mengidentifikasi kebutuhan yang beragam.
Termasuk kenyataan adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari setiap kelompok masyarakat.
Selain itu, kata dia, pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia juga belum dirasakan setara oleh para perempuan.
Padahal, pembangunan di Tanah Air bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
"Namun seringkali yang terjadi adalah pembangunan tersebut belum dirasakan secara setara oleh kaum perempuan," kata Bintang.
Bintang mengatakan, penyebab adanya ketidaksetaraan itu antara lain karena kebijakan, program dan kegiatan pembangunan belum sepenuhnya memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan kondisi lainnya di masyarakat. Baik itu yang bersifat kodrati maupun hasil konstruksi sosial yang terjadi.
https://nasional.kompas.com/read/2021/10/13/15384091/menteri-pppa-ketimpangan-relasi-kuasa-berdampak-pada-kesenjangan-gender