Salin Artikel

Cegah Lonjakan Kasus Covid-19 Pasca-PON XX, Pemerintah Diminta Contoh Upaya Jepang

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar epidemiologi dari Griffith University, Dicky Budiman mengatakan, pemerintah dapat mencontoh upaya Pemerintah Jepang dalam menggelar ajang olahraga multicabang di tengah pandemi Covid-19.

Hal ini ia sampaikan terkait munculnya kasus Covid-19 pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua. Menurut Dicky, upaya Pemerintah Jepang pasca-Olimpiade 2020 di Tokyo dapat menjadi pelajaran.

"Iya (Olimpiade Tokyo 2020) sangat bisa jadi contoh. Contoh baik dan buruknya," kata Dicky kepada Kompas.com, Selasa (12/10/2021).

Dicky menguturkan, kenaikan kasus Covid-19 di Jepang mulai terjadi pada Juli dan memuncak pada pertengahan Agustus setelah Olimpiade Tokyo.

Menurut dia, meskipun panitia Olimpiade dan pejabat pemerintah menyangkal bahwa olimpiade secara langsung menyebabkan peningkatan, tetapi indikasinya cukup jelas.

Sebab, Olimpiade membuat orang lebih aktif secara sosial dan cenderung mengabaikan protokol kesehatan.

Hal ini pula, yang menyebabkan Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mundur dari jabatannya setelah menghadapi kritik atas penanganan pandemi Covid-19.

Dicky mengatakan, saat ini kasus Covid-19 di Jepang dilaporkan setiap hari menurun menjadi sekitar 2.000 secara nasional.

Jumlah tersebut kurang dari sepersepuluh dari total kasus saat puncak lonjakan pada pertengahan Agustus.

"Para ahli mengaitkan penurunan jumlah tersebut dengan cakupan vaksinasi. Sebanyak 58 persen populasi telah divaksinasi penuh dan peningkatan kepatuhan 5M. Perbedaannya dengan kita, pada kualitas 3T-nya," kata Dicky.

Oleh karena itu, setelah PON XX Papua, ia menekankan pentingnya pelacakan atau tracing, testing, dan treatment (3T).

Sebab jika tidak, tidak menutup kemungkinan kasus Covid-19 di Indonesia bisa kembali meningkat.

"Sangat harus (menggencarkan 3T) karena bila tidak, maka risiko tinggi untuk masyarakat," ujar dia.

Selain itu, Dicky juga menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi pasca-penyelenggaraan acara yang melibatkan keramaian seperti PON.

Dicky mengatakan, evaluasi sangat penting dilakukan dan tidak boleh lama dalam pelaksanaannya.

"Yang sangat penting, setelah mengadakan event-event keramaian seperti ini, pemerintah melakukan evaluasi," ujar Dicky.

Evaluasi tersebut, kata dia, dimaksudkan sebagai dasar perbaikan ketika hendak mengadakan acara serupa.

Diketahui kasus Covid-19 dalam penyelenggaraan PON XX di Papua semakin meningkat.

Pada 9 Oktober diketahui terdapat 45 kasus yang keesokan harinya meningkat menjadi 65 kasus.

Kemudian pada Senin (11/10/2021), kasus Covid-19 di PON XX meningkat lagi menjadi 83 kasus.

Diketahui, atlet dari cabang olahraga judo dan sepatu roda menjadi yang paling banyak terpapar. Ada pula atlet dari cabang olahraga motocross, kriket, panahan, dan beberapa cabang lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/12/13160911/cegah-lonjakan-kasus-covid-19-pasca-pon-xx-pemerintah-diminta-contoh-upaya

Terkini Lainnya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke