Pemerintah Diminta Berikan Perhatian Khusus terhadap Pelaksanaan PTM Terbatas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Saleh Partaonan Daulay mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di masa pandemi.

Ia mengatakan, pelaksanaan PTM terbatas harus didukung oleh semua pihak, terutama lintas kementerian atau lembaga.

"Dalam konteks ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) dituntut untuk melaksanakan kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)," kata Saleh, dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).

Anggota Komisi IX itu menjelaskan, kerja sama yang dimaksud berfokus pada dua hal, yaitu pelaksanaan testing dan vaksinasi Covid-19.

Saleh menilai, kerja sama itu sangat penting untuk mempercepat pencapaian target pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi, terutama menjelang akhir tahun.

"Setahu saya, Kemenkes itu memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan testing dan vaksinasi. Bahkan, karena kasus saat ini sedang mereda, diperkirakan stok antigen yang dimiliki Kemenkes lebih dari cukup," jelasnya.

Oleh karena itu, ia berpandangan, sudah saatnya pelaksanaan testing diarahkan ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan PTM.

Menurutnya, hal tersebut juga akan mengurangi beban biaya orangtua peserta didik untuk memeriksakan anaknya tes Covid-19 sebelum PTM.

Saleh menyarankan, pelaksanaan testing Covid-19 dilakukan secara reguler kepada siswa, guru, dan tenaga administrasi lainnya.

"Setidaknya, guru, anak didik, dan staf administrasi dites minimal sekali atau dua kali dalam dua minggu. Agar tidak terlalu mahal dan tidak memakan waktu lama, maka testing dilakukan dengan rapid antigen. Dengan begitu, penularan Covid-19 di sekolah dan perguruan tinggi dapat dipantau dengan baik," kata dia.

Politisi PAN itu menilai, dengan pelaksanaan testing secara berkala, maka semua pihak akan merasa lebih aman dan tenang dari potensi klaster Covid-19 PTM.

Selain testing, peserta didik yang mengikuti PTM juga harus diprioritaskan mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Dalam hal ini, ia menyoroti anak-anak usia 12 tahun ke atas yang semestinya sudah mendapat prioritas vaksin.

"Tentu sangat baik jika kemudian setiap sekolah melaksanakan vaksinasi bagi seluruh siswanya yang memenuhi persyaratan. Kalau sekarang, vaksin yang tersedia adalah vaksin untuk 12 tahun ke atas. Nah, harus dipastikan bahwa anak 12 tahun sampai anak kuliahan sudah divaksinasi. Mereka harus menjadi target utama pelaksanaan vaksinasi nasional," pungkasnya.

Diketahui, sejumlah sekolah kini telah menerapkan PTM di masa pandemi Covid-19. Selain sekolah, belakangan Kemendikbud Ristek mengizinkan perguruan tinggi menggelar PTM terbatas.

Hal itu diketahui melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi.

Surat itu ditandatangani oleh Plt Dirjen Dikti Nizam pada 13 September 2021, yang menyebut perguruan tinggi bisa menggelar PTM Terbatas pada semester gasal tahun akademik 2021/2022.