Salin Artikel

Menteri PPPA Minta Kasus Pemerkosaan Tiga Anak oleh Ayah di Luwu Timur Didalami Utuh

"Saya mengajak semua pihak bersama-sama mendalami dan memahami kembali kasus ini secara utuh dengan berbagai perspektif. Pemerintah tidak akan memberikan toleransi atas segala bentuk kekerasan terhadap anak," ujar Bintang, dikutip dari siaran pers, Jumat (8/10/2021).

Menurut dia, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius.

Dengan demikian, penanganan terhadap korban dan pelaku pun disebutkannya harus mendapat perhatian serius.

"Termasuk mengutamakan hak-hak anak yang menjadi korban," kata dia.

Bintang menegaskan, semua pihak harus berhati-hati dan cermat menanggapi kasus yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan pada 2019 tersebut.

Dia mengatakan, seluruh pihak harus menghargai setiap proses hukum yang telah dilakukan.

Namun, penanganan tetap tidak mengabaikan kepentingan terbaik anak.

Oleh karena itu, pihaknya pun akan menurunkan tim Sahabat Perempuan dan Anak (Sapa 129) untuk melakukan asesmen lanjutan atas penanganan kasus tersebut.

"Kami akan menurunkan tim untuk mendalami penanganan kasus ini. Kami harap semua pihak dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam prosesnya," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga mendorong seluruh pihak terutama pendamping kasus untuk turut mengumpulkan setiap informasi penting terkait kasus tersebut.

Sebab, kata dia, tidak menutup kemungkinan, kasus tersebut akan dibuka kembali.

Terlebih, apabila bukti-bukti yang diberikan kepada pihak kepolisian sudah cukup.

Adapun dalam kasus pelecehan seksual anak yang viral di media sosial itu, sejak tahun 2019 sampai 2020 Kementerian PPPA sudah melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UP TD PPA) dan Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Selatan.


Bintang mengatakan, saat koordinasi dilakukan, proses hukum sudah berjalan dengan semestinya dan ditemukan tidak cukup bukti untuk memproses kasus ini lebih lanjut.

"Untuk itu, pihak kepolisian menghentikan kasusnya sementara, namun kasus ini bisa dibuka kembali dengan catatan ada bukti-bukti baru yang ditemukan," kata dia.

"Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak menjadi penting untuk membantu mencari titik terang kasus ini," ucap Bintang.

Informasi ini kembali mengemuka setelah Project Multatuli menulis artikel berjudul "Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor Polisi Menghentikan Penyelidikan", pada Rabu (6/10/2021). Artikel itu viral di media sosial.

Artikel tersebut melaporkan kasus seorang ibu bernama Lydia (nama samaran) yang melaporkan dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak kandungnya.

Kekerasan seksual itu diduga dilakukan mantan suaminya pada 2019 lalu.

Lydia mengaku saat itu telah melaporkan perkara tersebut ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Luwu Timur, serta Polres Luwu Timur.

Namun dalam cerita Lydia, ia tidak mendapatkan keadilan dari dua instansi tersebut dan malah disebut mengidap gangguan kesehatan mental.

Pada 10 Desember 2019, Polres Luwu Timur menghentikan proses penyidikan.

Mantan suami Lydia disebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) di kantor pemerintahan Luwu Timur.

Artikel tersebut pun mulai viral ketika di media sosial banyak yang membicarakannya.

Belakangan, Polres Luwu Timur sempat membantah dan menyatakan bahwa artikel tersebut hoaks.

Namun, pernyataan ini dikecam oleh Aliansi Jurnalistik Independen sebab artikel itu merupakan karya jurnalistik, dan bukan hoaks.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/08/17502781/menteri-pppa-minta-kasus-pemerkosaan-tiga-anak-oleh-ayah-di-luwu-timur

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Nasional
Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Disita KPK dalam OTT di Surabaya

Barang Bukti Ratusan Juta Rupiah Disita KPK dalam OTT di Surabaya

Nasional
20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru

20.000 Masyarakat Adat Diperkirakan Tergusur Proyek Ibu Kota Baru

Nasional
UPDATE 20 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,88 Persen

UPDATE 20 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,88 Persen

Nasional
Arteria Dahlan Terancam Dipidana Bila Terbukti Palsukan Pelat Mobil Mirip Polisi

Arteria Dahlan Terancam Dipidana Bila Terbukti Palsukan Pelat Mobil Mirip Polisi

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.