Salin Artikel

Menko PMK Akui Proses Pendidikan Indonesia Belum Atur Soal Logika, Etika, dan Estetika dengan Seimbang

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa proses pendidikan di Indonesia belum mengatur soal logika, etika, dan estetika secara seimbang.

Padahal, kata dia, dalam dunia pendidikan, seni dan budaya sangat diperlukan untuk menyeimbangkan pendidikan budi pekerti dengan logika berpikir.

“Logika soal benar salah, etika soal baik buruk, estetika soal indah dan tidak indah, ketiganya harus bersatu. Dalam proses pendidikan kita, kurikulum belum betul-betul mengatur itu secara seimbang,” kata Muhadjir di acara Dies Natalis ke-53 Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, secara daring, Rabu (6/10/2021).

Menurut Muhadjir, dalam dunia pendidikan, pengajaran yang dilakukan seharusnya tidak hanya soal mengajarkan tentang logika dan etika, tetapi juga keindahan.

Muhadjir mengatakan, tanpa menarik estetika yang berupa seni dan budaya ke dalam sistem pendidikan, akan sulit untuk membangun sumber daya manusia (SDM).

Hal ini pun, ujar dia, menjadi tanggung jawab semua pihak untuk dapat melaksanakannya.

“Kita harus menyadari betapa pentingnya peran seni dalam membangun manusia Indonesia yang berkesimbangan, bukan hanya menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan, tetapi juga keindahan,” kata dia.

Terlebih lagi, ujar dia, upaya untuk memajukan kebudayaan masih akan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang tidak mudah.

Oleh karena itu, pemajuan dan pelestarian kebudayaan Indonesia pun dilakukan melalui empat langkah strategis, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/06/16112191/menko-pmk-akui-proses-pendidikan-indonesia-belum-atur-soal-logika-etika-dan

Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke