Salin Artikel

Wapres Minta TNI dan Polri Bantu Percepatan Vaksinasi Covid-19

Ini termasuk juga daerah aglomerasi atau daerah-daerah yang menjadi satu lingkup seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

"Pemerintah mengharapkan TNI dan Polri agar terus membantu peningkatan percepatan vaksinasi di daerah yang masih rendah capaian vaksinasinya termasuk di daerah aglomerasi," kata Ma'ruf di acara Seminar Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Dikreg ke-30 dan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri Dikreg ke-61 Tahun Ajaran 2021, Rabu (6/10/2021).

Ma'ruf mengatakan, tercatat masih banyak daerah yang tertinggal dalam capaian vaksinasi Covid-19.

Oleh karena itu, kata dia, bantuan TNI dan Polri pun dibutuhkan untuk dapat membantu mempercepat proses tersebut.

Menurut dia, kerja keras diperlukan oleh semua pihak agar bisa mencapai target kekebalan kelompok (herd immunity) sebanyak 70 persen.

Pasalnya, pemerintah telah menargetkan bahwa cakupan vaksinasi untuk mencapai herd immunity adalah 208,5 juta jiwa dalam satu tahun.

"Saya juga meminta agar TNI dan Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna meningkatkan kecepatan vaksinasi," kata dia.

Langkah tersebut pun, ujar Ma'ruf, akan disertai insentif berupa penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah yang dapat memenuhi target vaksinasi yang telah ditetapkan.

Apalagi data pemerintah per 3 Oktober 2021 menunjukkan, secara nasional vaksinasi Covid-19 dosis pertama mencapai 45,03 persen dan dosis kedua 25,29 persen.

Oleh karena itu, kata dia, diperlukan pula upaya extraordinary dan masif untuk merealisasikan pencapaian target vaksinasi selama satu tahun itu.

"Artinya masih diperlukan kerja keras untuk mencapai herd immunity 70 persen cakupan vaksinasi pertama dan kedua," kata Ma'ruf.


Ma'ruf mengatakan, dibutuhkan percepatan untuk melakukan vaksinasi agar target herd immunity bisa segera tercapai.

Dengan demikian, kata dia, dalam rangka itulah maka Presiden pun menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasikan kekuatan.

Hal tersebut dilakukan bersama jajaran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah untuk melaksanakan percepatan vaksinasi nasional.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, rata-rata vaksinasi harian per minggu telah mencapai 1,4 juta dosis per hari.

Dengan kecepatan vaksinasi tersebut, diperkirakan masih dibutuhkan tujuh bulan lagi atau sekitar pertengahan tahun 2022 hingga ter capai cakupan 70 persen.

"Bila kita menginginkan proses vaksinasi selesai pada akhir tahun 2021 ini juga, maka kecepatan vaksinasi perlu ditingkatkan menjadi 2,5 juta vaksinasi per hari," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/06/13445981/wapres-minta-tni-dan-polri-bantu-percepatan-vaksinasi-covid-19

Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke