Salin Artikel

Cegah Terjadinya Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Akan Kontrol Aktivitas Masyarakat Saat Natal dan Tahun Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pihaknya akan mengontrol aktivitas masyarakat selama hari raya Natal dan Tahun Baru dengan baik, agar tidak terjadi lonjakan ketiga kasus Covid-19.

Budi mengatakan, berkaca dari pengalaman sebelumnya, lonjakan kasus Covid-19 biasanya terjadi setelah hari besar keagamaan.

"Jadi hari raya keagamaan besar akan terjadi lagi itu di Desember, kalau kita bisa memastikan di Desember itu kita kontrol dengan baik, maka Januari dan Februari kita berhasil aman," kata Budi dalam Seminar Sekolah Sespimti Polri Dikreg Ke-30 dan Sespimmen Polri Direg Ke-60 secara virtual, Rabu (6/10/2021).

Ia mengatakan, jika lonjakan kasus Covid-19 tidak terjadi pasca Natal dan Tahun Baru, keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengubah pandemi menjadi endemi bisa tercapai.

Oleh karenanya, ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama untuk menekan kasus Covid-19 dengan mengurangi mobilitas.

"Karena mobilitas yang luar biasa nantinya akan menyebabkan lonjakan kasus," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, belum pernah dalam sejarah pandemi berakhir dengan cepat, paling cepat pandemi berakhir dalam kurun waktu 5-10 tahun.

Oleh karenanya, kata dia, dalam penanganan pandemi Covid-19 targetnya bukan langsung menghilangkan virus Corona, melainkan menekan laju penularan virus.

"Seperti perang ini target operasinya cuma satu, bagaimana kita mengendalikan laju penularan, menekan penularan agar jumlah orang yang dirawat tidak lebih dari kapasitas RS kita," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/06/11421571/cegah-terjadinya-gelombang-ketiga-covid-19-pemerintah-akan-kontrol-aktivitas

Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke