Salin Artikel

Menko Perekonomian: Realisasi Anggaran Klaster Kesehatan Baru 48,4 Persen

Adapun hingga 1 Oktober 2021, realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional baru mencapai Rp 411,7 triliun atau sekitar 55,3 persen dari pagu Rp 744,7 triliun.

"Klaster kesehatan itu adalah 48,4 persen atau Rp 104 triliun. Perlindsos itu adalah 62,9 persen atau Rp 117,3 triliun. kemudian program prioritas 53 persen atau Rp 62,5 triliun," kata Airlangga dalam konferensi persnya, Senin (4/10/2021).

"Dukungan UMKM Rp 68,43 triliun atau 42 persen dan klaster insentif usaha Rp 59,4 (triliun) atau 94 persen," kata dia.

Airlangga kemudian merinci lagi, apabila dilihat dari segi kesehatan lainnya, baik itu diagnostik, terapeutik, vaksinasi sudah terealisasi sebesar Rp 104,1 triliun.

Sementara itu, untuk program kartu sembako baru mencapai Rp 29,21 triliun atau sebesar 58 persen dari total anggaran.

"BLT Desa sudah mengalami kenaikan yaitu 14,94 triliun atau 51,9 persen dan bantuan subsidi upah 5,07 triliun atau 57,7 persen," ujar Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi anggaran kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional akan mencapai Rp 300 triliun.

Padahal sebelumnya, anggaran kesehatan dalam program PEN sudah naik dari Rp 176 triliun menjadi Rp 214,9 triliun setelah bendahara negara merealokasi anggaran kementerian atau lembaga Rp 55,21 triliun.

"(Anggaran) kesehatan kita naik dari Rp 176 triliun dalam penanganan menjadi Rp 214,9 triliun. Total anggaran kesehatan tahun ini diproyeksikan bisa mencapai di atas Rp 300 triliun, sebuah angka yang luar biasa besar," kata Sri Mulyani dalam webinar CSIS di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/04/20452531/menko-perekonomian-realisasi-anggaran-klaster-kesehatan-baru-484-persen

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke