Salin Artikel

Indonesia Segera Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Myanmar Bulan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Indonesia segera mengirim bantuan kemanusiaan untuk Myanmar yang tengah dilanda krisis politik. Bantuan tersebut akan dikirimkan pada September 2021.

Hal itu disampaikan Retno pertemuan bersama Menlu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia (MIKTA), di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB ke-76, New York, Amerika Serikat, Rabu (22/9/2021).

"Bantuan dari Indonesia untuk Myanmar sendiri akan dikirim pada bulan ini," kata Retno, dalam konferensi pers, Kamis (23/9/2021).

Retno menjelaskan, sejumlah negara sudah bergerak dalam memberikan bantuan untuk Myanmar. Korea Selatan dan Australia yang menjadi anggota MIKTA telah memberikan bantuan melalui ASEAN.

Retno mengungkapkan, ASEAN telah menunjuk utusan khusus dan masih terus berupaya mendapatkan jaminan akses guna bertemu dengan semua pihak. Hal itu dilakukan agar utusan khusus ASEAN dapat memfasilitasi dialog yang inklusif.

"Kondisi yang berkembang di Myanmar saat ini memberikan tantangan yang lebih bagi terjadinya dialog inklusif," kata Retno.

Dalam pertemuan itu, negara-negara anggota MIKTA memberikan dukungan atas peran sentral ASEAN dalam upaya mengatasi krisis di Myanmar. MIKTA memahami bahwa situasi tersebut tidaklah mudah.

Secara khusus, negara anggota MIKTA mengapreasi kepemimpinan Indonesia. "Semua negara mengapresiasi kepemimpinan Indonesia," ungkap Retno.

Isu lain yang dibahas dalam pertemuan MIKTA adalah perubahan iklim, pemberdayaan perempuan, dan penanganan Covid-19.

Selain itu, Retno juga bertukar pikiran mengenai pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), digitalisasi, serta pemberdayaan dan dukungan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan digitalisasi ekonomi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/23/15102821/indonesia-segera-kirim-bantuan-kemanusiaan-untuk-myanmar-bulan-ini

Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke