Salin Artikel

UPDATE: 4,19 Juta Kasus Covid-19 dan Kasus Penambahan Kasus Harian di Bawah 2.000

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 masih melanda wilayah Tanah Air. Dalam 24 jam terakhir, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan adanya penambahan 1.932 kasus positif.

Penambahan ini mengakibatkan jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 mencapai 4.192.695 sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo.

Meski begitu, dari total kasus infeksi, 3.996.125 orang telah dinyatakan sembuh setelah bertambah 6.799 pasien sembuh dalam sehari.

Pemerintah juga turut mencatat adanya penambahan 166 pasien Covid-19 yang meninggal dunia, sehingga mengakibatkan ada 140.634 kasus kematian akibat penyakit ini.

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19 di Tanah Air. 

Selain menerapkan protokol kesehatan yang ketat di ruang publik guna mencegah terjadinya penularan, pemerintah juga terus menggencarkan vaksinasi Covid-19 agar tercapai herd immunity.

Sampai saat ini tercatat 45.224.650 orang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua, angka ini setara dengan 21,17 persen dari target pemerintah.

Kemudian sebanyak 79.657.762 orang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama atau setara 38,25 persen.

Setelah 392 hari

Setelah 329 hari, penambahan kasus harian Covid-19 kembali di bawah 2.000 kasus.

Sebelumnya, angka penambahan kasus harian di bawah 2.000 kasus tercatat pada 24 Agustus 2020, tepatnya sebanyak 1.877 kasus. 

Sedangkan pada Senin kemarin, pemerintah memeriksa 202.795 spesimen yang diambil dari 150.714 orang.

Pemerintah juga mencatat terdapat 55.936 total kasus aktif saat ini.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/21/07483931/update-419-juta-kasus-covid-19-dan-kasus-penambahan-kasus-harian-di-bawah

Terkini Lainnya

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke