Alex Noerdin Punya Harta Rp 28 Miliar, Kasusnya Rugikan Negara Rp 430 Miliar

Total harta kekayaan itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Alex sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Maret 2021.

"Total harta kekayaan Rp 28.029.274.317," demikian tertulis dalam LHKPN, dikutip Kompas.com, Jumat (17/9/2021).

Harta kekayaan Alex itu terdiri atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

Untuk tanah dan bangunan, total kekayaannya yaitu senilai Rp 20,56 miliar.

Alex melaporkan memiliki 22 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah, seperti di Kabupaten Musi Banyuasi, Kota Palembang, dan Kota Tangerang Selatan.

Kemudian, Alex melaporkan kepemilikan dua unit mobil Toyota Kijang Minibus tahun 1994 dan VW Caravelle Minibus tahun 2001 dengan total nilai kendaraan Rp 165 juta.

Ada pula harta bergerak lainnya senilai Rp 6,72 miliar serta kas dan setara kas senilai Rp 575 juta.

Alex ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi terkait pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan tahun 2010-2019 oleh Kejaksaan Agung. Ia ditetapkan menjadi tersangka bersama dengan Muddai Madang.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung mengatakan, Alex yang menjabat sebagai Gubernur Sumsel selama dua periode, yaitu sejak 2008 hingga 2018, melakukan permintaan alokasi gas bagian negara dari Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas) untuk PDPDE Sumsel.

Kemudian, Alex menyetujui kerja sama antara PDPDE Sumatera Selatan dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN) membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PT PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara.

Adapun Muddai Madang yang merangkap jabatan sebagai Direktur PT DKLN, Komisaris Utama PT PDPDE Gas, dan Direktur PT PDPDE Gas, diduga menerima pembayaran yang tidak sah berupa fee marketing dari PT PDPDE Gas.

Alex dan Muddai Madang dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut pihak Kejaksaan, kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu 30.194.452.79 dollar Amerika Serikat atau Rp 430.834.067.529 (kurs 14.268).

Kerugian itu berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai 2019 yang seharusnya diterima oleh PDPDE Sumsel.

Selain itu, ada kerugian negara senilai 63.750 dollar AS dan Rp 2,13 miliar yang merupakan setoran modal yang tidak seharusnya dibayarkan oleh PDPDE Sumsel.