Salin Artikel

Kemenkes: Indonesia Kini Miliki 245,7 Juta Vaksin Covid-19

Jumlah ini terkumpul setelah kedatangan vaksin tahap ke-63 pada Kamis (16/9/2021).

"Dengan kedatangan tahap ke-63 ini, maka total vaksin yang sudah tiba di Indonesia, baik dalam bentuk bahan baku (bulk) maupun vaksin jadi, mencapai 245.731.090," ujar Nadia dilansir dari siaran pers di laman resmi covid19.go.id, Kamis malam.

Adapun vaksin yang datang pada tahap ke-63 adalah vaksin jadi Covid-19 Pfizer sebanyak 1.643.850 dosis.

Nadia mengatakan, kedatangan vaksin tahap ke-63 ini diperoleh pemerintah melalui skema pembelian langsung.

Kedatangan vaksin kali ini menurutnya sedikit berbeda karena tidak hanya mendarat di Jakarta.

"Tetapi juga di Semarang dan Surabaya, sehingga, rantai distribusi dapat dipersingkat dan lebih efisien, mengingat tata kelola rantai dinginnya -70 celcius," kata Nadia.

Vaksin yang didatangkan ke Semarang akan digunakan untuk distribusi vaksin di Semarang dan Yogyakarta.

Sementara itu, vaksin yang akan mendarat di Jakarta pada Kamis malam, akan didistribusikan ke 13 titik di tiga provinsi, yaitu Jawa barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Nadia mengatakan, hingga 16 September 2021, pemerintah mencatat 37 per 100 penduduk sasaran vaksinasi telah mendapatkan setidaknya satu suntikan vaksin Covid-19.

Jumlah vaksinasi dosis pertama yang telah disuntikkan adalah 76.153.487 dosis atau 36,57 persen dari total sasaran vaksinasi.

Sementara itu, total vaksinasi dosis kedua yang telah diberikan adalah 43.484.971 dosis atau 20,88 persen.

Dengan semakin bervariasinya ketersediaan vaksin di Indonesia, Nadia mengimbau masyarakat untuk tidak pilih-pilih merek vaksin.

Vaksin terbaik adalah yang tersedia di dekat kita. “Semua vaksin yang dipakai di Indonesia aman dan efektif untuk menekan angka kasus dan angka kematian Covid-19. Jadi, masyarakat jangan ragu. Ayo cepat vaksin,” kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/17/06435681/kemenkes-indonesia-kini-miliki-2457-juta-vaksin-covid-19

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke