Salin Artikel

Mensos Risma Minta Pemerintah Daerah Waspadai Dampak Bencana Banjir

Menurut dia, kepala daerah harus menyiapkan langkah antisipatif yang bisa memberikan solusi komprehensif terhadap bencana tersebut.

Hal itu diungkapkan Risma di depan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Bupati Katingan Sakariyas, Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Pol Ida Oetari, para pejabat Eselon 1 Kemensos, dan jajaran Forkompimda.

Dalam pertemuan itu Risma juga mengusulkan adanya pembangunan bendungan besar di Kalimantan Tengah untuk mengatasi bencana banjir.

"Untuk lahan itu nanti bisa dibicarakan dengan berbagai pihak. Dengan bendungan, misalnya, ada beberapa daerah yang akan merasakan manfaatnya menjadi tidak terdampak banjir," kata Risma dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (16/9/2021).

Menurut Risma, banjir berulang tidak hanya memberatkan tugas pemerintah, tetapi juga membuat masyarakat kesulitan meningkatkan kesejahteraan.

Bencana banjir yang berulang, tambah dia, juga membuat pemerintah sulit melaksanakan pembangunan.

Menurut Risma, pemerintah daerah harus menyiapkan skenario mitigasi bencana yang terencana dengan baik, termasuk penyiapan sarana evakuasi warga seperti shelter.

"Saya itu enggak punya anggaran, Pak (saat menjadi Wali Kota Surabaya). Tapi memang kita harus berani dan membuat terobosan. Saya yakin ada jalan, Pak," ujarnya.

Oleh karena itu ia memotivasi kepala daerah agar berani membuat terobosan terkait penanganan bencana di tengah keterbatasan anggaran.

Ia kemudian mencontohkan pembangunan Bendungan Sutami di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang dinilainya sebagai langkah strategis.

"Dulu banyak daerah di Jawa Timur yang menjadi langganan banjir karena luapan Sungai Brantas. Tapi dengan satu bendungan, sekarang bisa dirasakan manfaatnya untuk banyak daerah," ucap dia.

 

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/16/15351551/mensos-risma-minta-pemerintah-daerah-waspadai-dampak-bencana-banjir

Terkini Lainnya

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran Karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Khofifah Mulai Komunikasi dengan PDI-P untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Gerindra Tegaskan Kabinet Belum Dibahas Sama Sekali: Prabowo Masih Kaji Makan Siang Gratis

Nasional
Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Rapat Paripurna DPR: Pemerintahan Baru Harus Miliki Keleluasaan Susun APBN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke