Soroti Masalah Data, Menteri Suharso Ungkap Ada Pejabat Bappenas Dapat Bansos

Suharso menceritakan, salah seorang pejabat eselon I di Bappenas mendapatkan bantuan sosial berupa sembako dari pemerintah. 

“Saya bisa sampaikan eselon I kami di bapenas itu mendapatkan bantuan sembako,” kata Suharso dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Kamis (16/9/2021).

Suharso mengaku heran seorang pejabat pemerintahan mendapatkan bansos sembako. Menurutnya, hal ini diakibatkan persoalan data yang tidak diperbarui.

“Ya mungkin karena datanya tidak diperbaharui,” ujar dia.

Suharso pun meminta Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan mengecek akurasi data yang ada.

“Karena itu Kemensos saya kira nanti disampaikan akan dilakukan cek sedemikian rupa terhadap akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” kata dia.

Selain itu, Suharso menyampaikan, sebelum pandemi Covid-19 melanda Tanah Air, pemerintah hanya memberikan 4 program bantuan sosial, yakni Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional, Program Indonesia Pintar, sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Namun setelah pandemi merebak di Indonesia, pemerintah mulai memberikan bantuan-bantuan lain guna membantu masyarakat yang terdampak.

Bantuan tambahan tersebut diantaranya bantuan penerima bantuan upah minimum, subsidi upah, kartu prakerja, sembako PPKM, tambahan bantuan beras, diskon untuk listrik, bantuan kuota data internet, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa, serta bantuan sosial tunai (BST).

Ia menilai, dengan sistem pendataan yang masih belum baik, ada potensi bantuan tersebut tidak tepat sasaran.

“Ada yang mendapatkan 2 program, dan ada yang karena data sekali lagi, data itu tidak tersedia dengan baik, ada bahkan yang mendapatkan 3, 4, program sekaligus,” ucapnya.