Salin Artikel

Indonesia Terima 500.000 Dosis Vaksin Johnson and Johnson Bantuan dari Belanda

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 500.000 dosis vaksin Covid-19 Johnson and Johnson tiba di Indonesia pada Sabtu (11/9/2021).

Vaksin ini merupakan bantuan dari pemerintah Belanda melalui skema bilateral.

"Bulan ini, untuk pertama kalinya kita menerima vaksin Johnson and Johnson dalam bentuk vaksin jadi berjumlah 500.000 dosis," ujar Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksoko Harbuwono dalam konferensi pers virtual pada Sabtu.

"Atas nama pemerintah indonesia saya ucapkan terimakasih atas bantuan dari pemerintah Belanda," lanjutnya.

Dante menjelaskan, vaksin Johnson and Johnson telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau EUA dari BPOM pada 7 September 2021.

Vaksin ini akan digunakan untuk vaksinasi masyarakat umum yang berusia 18 tahun ke atas.

"Dibrikan untuk masyarakat umum dengan dosis tunggal sebanyak 0,5 mililiter," ungkal Dante.

Dia menuturkan, pada tahap awal ini vaksin Johnson and Johnson akan didistribusikan ke daerah aglomerasi.

Selain vaksin Johnson and Johnson, Dante mengatakan hari ini Indonesia menerima vaksin Sinovac dalam bentuk vaksin jadi sejumlah 2.075.000 dosis.

Kedatangan vaksin Sinovac ini melalui skema bilateral yakni kerja sama Covax Facility.

"Sehingga jika dihitung dari kedatangan vaksin pertama pada desember 2020 lalu hingga tahap ke 56 dan 57 hari ini, maka Indonesia sudah memiliki total lebih dari 232 juta vaksin baik dalam bentuk bahan baku maupun vaksin dosis jadi," jelas Dante.

"Dengan kedatangan vaksin ini pemerintah optimis dapat mempercepat vaksinasi dan pada bulan ini mencapai 2 juta vaksin per hari," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/11/11401251/indonesia-terima-500000-dosis-vaksin-johnson-and-johnson-bantuan-dari

Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke