Salin Artikel

Saipul Jamil Boleh Tampil di Televisi untuk Edukasi, KPAI: Masih Banyak yang Lebih Layak

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menilai masih banyak publik figur yang bisa memberikan edukasi mengenai kejahatan seksual terhadap anak atau pedofilia dalam siaran televisi.

Hal itu ia katakan merespons sikap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memperbolehkan eks narapidana pelecehan seksual pada anak di bawah umur, Saipul Jamil, untuk memberikan edukasi tentang kejahatan seksual di televisi.

Adapun KPI memperbolehkan Saipul Jamil tampil di televisi hanya dalam konteks edukasi atas kejahatan yang dilakukannya.

"KPAI mengingatkan pentingnya semua pihak memperhatikan kelayakan informasi buat anak. Bahwa masih banyak yang lebih layak memberikan informasi kepada anak soal kejahatan seksual," kata Jasra kepada Kompas.com, Jumat (10/9/2021).

Menurut Jasra, ketika memutuskan untuk mengundang Saipul ke televisi sebagai edukator harus mempertimbangkan banyak hal termasuk psikis korban dan keluarganya.

Serta juga harus memperhatikan program keamanan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, semua pihak harus mempertimbangkan hal-hal ini saat mengundang Saipul Jamil.

"Tidak hanya sekedar mempertimbangkan kebutuhan industri hiburan tapi juga pilihan menampilkan tayangan yang edukatif untuk anak," ujarnya.

Jasra mengingatkan bahwa pihak korban saat ini sangat membutuhkan keberpihakan dari masyarakat.

Ia menambahkan, menghindari Saipul Jamil tampil di televisi juga penting untuk menghindari trauma korban muncul kembali.

"KPAI juga mengingatkan anak-anak membutuhkan informasi yang layak yang dapat mendukung tumbuh kembang dan kesejahteraannya, sehingga terhindar dari perlakuan salah," ungkapnya.

"Jangan sampai ada anggapan peristiwa pedofilia menjadi peristiwa biasa, bukan kejahatan yang harus menjadi perhatian semua pihak," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/20585311/saipul-jamil-boleh-tampil-di-televisi-untuk-edukasi-kpai-masih-banyak-yang

Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke