Salin Artikel

Menko PMK Imbau Masyarakat Tak Gunakan Dana Bansos untuk Beli Rokok

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat mengecek penyaluran bansos saat kunjungan kerja ke Kabupaten Keroom, Provinsi Papua, Kamis (9/9/2021).

Muhadjir menilai, penyaluran bansos di wilayah tersebut sudah baik.

"Penyaluran sudah sangat bagus, hanya saya imbau kepada KPM terutama laki-laki jangan dipakai buat beli rokok," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Jumat (10/9/2021).

Apalagi, kata dia, di Papua masih banyak penyandang ISPA yang salah satu penyebabnya adalah rokok.

Dengan demikian, ia pun meminta masyarakat tidak menyalahgunakan bansos untuk membeli rokok yang dapat merugikan kesehatan.

"Jangan sampai bansos dipakai untuk beli rokok," tegas Muhadjir.

Dalam kunjungan di wilayah yang merupakan tapal batas Indonesia dengan Papua Nugini itu, Muhadjir memastikan bansos yang diberikan pemerintah pusat diterima dengan baik oleh masyarakat hingga perbatasan.

Berdasarkan pantauan dan laporan yang diterimanya, kata dia, penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) di daerah tersebut sudah di atas 90 persen.

Namun untuk dana desa masih relatif rendah, yakni di bawah 70 persen.

Begitu pun pemanfaatan Kartu Sembako dan PKH diketahui sudah cukup memadai.

"KPM dapat menukarkan manfaat dari program bansos itu dengan membeli kebutuhan pokok di e-warong yang tersedia," kata dia.

Selain mengecek bansos, dalam kunjungan tersebut Muhadjir juga meninjau rumah-rumah warga di beberapa distrik Kabupaten Keroom.

Sebab, di daerah tersebut masih banyak rumah yang bangunannya tidak layak huni dan perlu dibantu.

Pihaknya pun akan mengoordinasikannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos), dan pemerintah daerah.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/10/08474231/menko-pmk-imbau-masyarakat-tak-gunakan-dana-bansos-untuk-beli-rokok

Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke