Kemenkes Sebut Vaksin Nusantara Tak Bisa Dikomersialkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan RI Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin Nusantara yang digagas oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tidak dapat dikomersialkan. Hal ini dikarenakan vaksin Nusantara bersifat individual atau autologus.

''Sel dendritik bersifat autologus artinya dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri,'' ujar Nadia seperti dikutip dari situs Kemenkes, Rabu (1/9/2021).

Meski begitu, menurut Nadia, masyarakat tetap bisa mengakses vaksin Nusantara dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas.

Penelitian tersebut berdasarkan nota kesepahaman atau MoU antara Kementerian Kesehatan bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), dan TNI Angkatan Darat pada April lalu terkait dengan 'Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2'.

''Masyarakat yang menginginkan vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut,'' kata Nadia.

Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan serta tokoh memutuskan menjadi relawan vaksin Nusantara. Pimpinan dan beberapa anggota DPR ikut menjadi relawan, yaitu Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Komisi IX Melki Laka Lena dan Nihayatul Wafiroh atau Ninik.

Kemudian, ada anggota Komisi IX Arzeti Bilbina, Saniatul Lativah, Sri Meliyana, Anas Thahir, dan Saleh Partaonan Daulay.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, Politikus senior Partai Golkar Aburizal Bakrie, Siti Fadilah Supari, hingga Titik Soeharto juga dikabarkan menjadi relawan vaksin Nusantara. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko juga disebut sudah menerima vaksin tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 pada 16 Juni 2021, Terawan mengeklaim bahwa hampir 90 persen bahan pembuat vaksin Nusantara berasal dari Indonesia.

"Hampir 90 persen lebih, bahan produksinya sudah ada di Indonesia, bahkan dibuat di Indonesia," ujar Terawan.

Dalam rapat itu Terawan juga menunjukkan berbagai alat kesehatan yang terdapat dalam perangkat vaksin Nusantara, yaitu Tabung LeucoSep dengan kode RM-221 berjumlah 4 per kit. Alat itu disebut berasal dari Indonesia.

Kemudian, alat kesehatan berikutnya yang juga berasal dari Indonesia, di antaranya NaCl 0,9 persen (RM-3248) sebanyak 100 mili liter, Larutan Premium Ficoll (RM-3249) berjumlah 60 mililiter, Kantung VueLife C (RM-3247) berjumlah satu per kit, Pipet Aspirasi (RM-2027) sejumlah 5 per kit, Pipet 10 mililiter (RM-2029) sejumlah 2 per kit, Pipet 25 mililiter (RM-2030) satu per kit.

Selain itu, ada juga Vial Krio 2 mililiter Biru (RM-2185) satu per kit, Vial Krio 2 mililiter Merah (RM-2185) sejumlah 4 per kit, Tabung Mikrosentrifus (RM-2190) satu per kit, Tabung Kerucut 50 mililiter (RM-2072) sejumlah 3 per kit.

Lalu ada juga Spuit 30 mililiter (RM-2222) satu per kit, Spuit 3 mililiter (RM-2151) satu per kit, jarum tumpul 18 G (RM-2143) sejumlah 2 per kit.

Selanjutnya, label pembuatan (OL114LP) sejumlah 20 per kit, Label QS TSA (OL385CX) sejumlah 7 per kit, Kabinet Bersih sejumlah satu per kit, dan Larutan Preservasi Krio (IM-5125) satu mililiter per kit.

Sementara 10 persen bahannya berasal dari Amerika Serikat, yang salah satunya adalah Larutan Antigen Protein dengan kode IM-5124.

"Larutan antigen proteinnya kami harus impor dulu. Lalu ada media diferensiasi juga masih harus impor," kata Terawan.

Meski begitu, menurut Terawan, Indonesia bisa saja membuat sendiri dua bahan tersebut. Karena menurutnya cara membuat dua bahan itu sangat mudah.

"Baik dalam pembuatan antigen dan karena itu recombinant. Bisa kita lakukan di sini. Namun karena paten sudah mereka (AS) miliki ya harus kita bekerja sama. Termasuk media diferensiasinya," katanya