Pertemuan Presiden dan Pimpinan Parpol Turut Bahas Lembaga Negara Paling Berkuasa, PAN Usul UUD Hasil Amendemen Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkap salah satu isi pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo dan petinggi partai politik (parpol) koalisi pemerintah pada Rabu (25/8/2021).

Menurut dia, selain membahas mengenai penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi, pertemuan juga menyoroti adanya lembaga-lembaga negara yang merasa paling berkuasa.

"Merasa, 'KY lembaga paling tinggi, paling kuat', kamu enggak. Yang paling berkuasa adalah Mahkamah Agung, MK enggak, katanya yang paling berkuasa. Lalu DPR bilang DPR paling berkuasa. Semua merasa paling berkuasa," kata Zulkifli dalam pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) II PAN yang dipantau virtual, Selasa (31/8/2021).

Atas hal itu, Zulhas berpendapat bahwa perlu adanya evaluasi terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amendemen sebelumnya.

Setelah 23 tahun jalannya reformasi, kata dia, demokrasi pun juga perlu dilakukan evaluasi terkait arah dan tujuan.

"Jadi, setelah 23 tahun, hasil amendemen itu menurut saya memang perlu dievaluasi. Termasuk demokrasi kita ini mau ke mana, maka perlu dievaluasi," nilai Zulhas.

Terkait demokrasi, Zulhas mengungkapkan bahwa ada pula pihak yang menginginkan Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin.

Menanggapi hal tersebut, Zulhas berpendapat bahwa sistem demokrasi yang cocok di Indonesia tetap berlandaskan musyawarah dan mufakat.

"Saya menyampaikan, kalau mau diberikan istilah, jelas dong, sila keempat Pancasila itu, 'Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan'," ujarnya.

"Jadi kalau mau, kita ini memang demokrasi yang musyawarah, demokrasi dimusyawarahkan, dipimpin oleh orang yang punya hikmah. Itu artinya, ilmunya cukup, imannya kuat," imbuh dia.

Selain itu, beber Zulhas, pertemuan juga membahas mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan penjelasannya, ada anggapan bahwa pemerintah daerah terkesan lamban, begitu pula dengan pemerintah pusat.

Antara pemerintah pusat dan daerah, kata dia, kerap tidak satu pandangan dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Ada beberapa bicara yang mengatakan bahwa kalau kita begini terus, ribut, susah, lamban. Bupati enggak ikut gubernur, gubernur enggak ikut pusat, macem-macem lah ya," ungkap Zulhas.

Usai menyampaikan hal-hal tersebut, Zulhas mengaku pertemuan berlanjut dengan acara makan baso bersama, lalu pulang.

Lebih lanjut, Zulhas tak menyampaikan secara gamblang apakah pertemuan tersebut menandakan bahwa PAN bergabung dalam parpol koalisi pemerintah saat ini.

Ia mengaku, partainya tak pernah berpikir untuk bergabung dengan partai koalisi maupun berperan sebagai oposisi.

"Tapi apapun itu, saya diundang, tentu kehormatan bagi Partai Amanat Nasional," tutur dia.

Diketahui, isu bergabungnya PAN dalam parpol koalisi pemerintah berhembus ketika kabar diundangnya partai berlambang matahari terbit itu ke Istana bersamaan dengan parpol koalisi.

Ada sejumlah persepsi yang dikemukakan publik menyoroti pertemuan antara Presiden Jokowi, parpol koalisi dan PAN.

Salah satunya adalah, pertemuan itu membahas mengenai wacana amendemen terbatas UUD 1945.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menduga, pertemuan itu bukan hanya membahas mengenai penanganan pandemi beserta pemulihan ekonomi.

Menurut dia, ada persoalan serius dan sensitif lain yang juga dibahas dalam pertemuan itu, terutama menjelang 2024.

"Pasti ada sesuatu di luar itu yang menurut saya, seperti misalnya isu kemungkinan amendemen, terkait mengembalikan GBHN, atau juga bahkan terkait jabatan presiden tiga periode," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Adi beranggapan, jika Presiden ingin membahas mengenai penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, tidak perlu sampai mengumpulkan elite parpol koalisi.

Ia berpandangan, hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara Presiden bertemu dengan para menteri di kabinet.