Kemendagri Terbitkan 1.168 Dokumen Kependudukan untuk Masyarakat Baduy

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan 1.168 dokumen kependudukan untuk masyarakat Kanekes atau orang Badui Dalam dan Badui Luar.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penerbitan dokumen tersebut dilakukan melalui skema jemput bola.

Serta berkolaborasi dengan Dinas Dukcapil Provinsi Banten, Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak, dan dibantu relawan Institut Kewarganegaraan Indonesia (IKI).

"Kami melakukan perekaman e-KTP bagi 338 orang, menerbitkan Akta Kelahiran bagi 226 anak, Kartu Identitas Anak (KIA) bagi 194 anak, dan Kartu Keluarga (KK) bagi 410 keluarga," kata Zudan dikutip dari keterangan tertulis, Senin (30/8/2021).

Zudan mengatakan, pelayanan jemput bola dilakukan selama tiga hari, mulai dari tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2021.

Dalam proses jemput bola, kata dia, masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar mengikuti pelayanan dengan sangat antusias dan tertib serta penerapan protokol kesehatan juga tetap diberlakukan secara ketat.

Oleh karena itu, Zudan berterima kasih pada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan jemput bola tersebut, khususnya bagi pimpinan adat setempat.

"Saya berterima kasih kepada Puun Yasih, Jaro Alim, dan Jaro Saija selaku pimpinan masyarakat adat Baduy Dalam dan Baduy Luar," ujarnya.

Kendati demikian, Zudan mengakui bahwa pelayanan tersebut berlangsung bukan tanpa kendala.

Kata dia, masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar tidak merasa perlu untuk melaporkan adanya penduduk yang meninggal.

"Masyarakat Baduy juga kerap berganti nama. Ada yang berganti nama karena sakit, ada pula yang berganti nama karena memiliki anak baru," ungkapnya.

"Misalnya, ketika lahir anak pertama, ia bernama Ayah Mursid. Kemudian lahir anak kedua bernama Saidi sehingga ia berganti nama menjadi Ayah Saidi," lanjut dia.

Meski demikian, lanjut Zudan, hal itu bukan menjadi masalah yang rumit sehingga pihaknya dapat menghadirkan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat di sana.

"Sejalan dengan arahan Mendagri Bapak Tito Karnavian, kami juga akan melakukan pelayanan lanjutan selama satu bulan di balai desa yang dekat dengan suku baduy, yakni di Desa Ciboleger," ucap Zudan.