Salin Artikel

Anggota Fraksi PKS Ingatkan Pemerintah, Jangan Hanya Peka Pujian tapi Kritik Mural Dihapus

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani meminta pemerintah tidak terlena dengan pujian partai koalisi bahwa penanganan pandemi Covid-19 sudah on the track.

Menurutnya, pujian tersebut harus dianalisis terlebih dahulu ke semua indikator penanganan pandemi bahwa statistik sudah membaik.

"Bahaya jika pemerintah sampai terlena dengan pujian yang tidak berdasarkan data valid. Ini bisa mengaburkan kondisi sebenarnya," kata Netty dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (30/8/2021).

Anggota Komisi IX DPR itu mengatakan, meski kasus harian Covid-19 sudah menunjukkan penurunan, tetapi Indonesia masih berada pada masa krisis pandemi.

Merujuk acuan Badan Kesehatan Dunia (WHO), positivity rate Covid-19 di Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan acuan yang ditentukan.

"Kita juga pernah jadi juara kematian akibat Covid-19 di dunia. Distribusi vaksin belum merata dan target harian vaksinasi sering meleset. Bahkan terjadi kasus salah sasaran penggunaan booster vaksin untuk nakes oleh sejumlah pejabat dan kelompok lain yang tidak berhak," ujarnya.

Selain itu, Netty mengungkapkan bahwa pencairan insentif tenaga kesehatan dan pembayaran klaim rumah sakit juga masih bermasalah.

Kemudian, ia juga menyoroti sejumlah daerah yang masih berada pada zona merah atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

"Jadi, pujian keberhasilan penanganan pandemi berdasarkan indikator apa?," tanya Netty.

Ketua DPP PKS ini mengatakan, pujian oleh tokoh-tokoh politik kontras dengan fakta yang ada di lapangan.

Hal itu ia lihat dari fakta bahwa masih banyak rakyat yang kesulitan di tengah pandemi dan PPKM. Akibat krisis tersebut, jumlah pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat.

"Angka kemiskinan juga bertambah. Usaha rakyat banyak yang tutup dan kembang kempis. Sementara, bansos dengan jumlah kecil untuk rakyat pun dikorupsi," tutur dia.

Sayangnya, lanjut Netty, saat rakyat mengekspresikan keresahannya melalui kritik mural, aparat pemerintah justru melakukan penghapusan.

Hal itu menjadi perhatian baginya ketika pemerintah dinilai peka pada pujian, tetapi kritik justru diberangus.

"Pertanyaannya, kenapa kritik mural rakyat dihapus, tapi puji-puji yang minim data itu justru dipublikasikan luas di media," ucap Netty.

Oleh karena itu, menurut dia, sudah saatnya pemerintah fokus penanganan Covid-19 dan jangan sampai terbuai pujian.

Ia meminta, pemerintah memastikan semua sektor terus berkolaborasi mengendalikan pandemi dengan standar yang sama.

"Jangan sampai, di satu sisi dilakukan pengetatan, sementara di sisi lain masih ada program spesialisasi kementerian dan lembaga yang mensyaratkan kehadiran sejumlah peserta," kata Netty.

Lebih jauh, Netty juga meminta pemerintah tidak menutup telinga atas kritik dari rakyat atau dari siapa pun.

Ia mengingatkan, tujuan kritik adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintah guna menyelamatkan rakyat.

"Jadi, jangan dianggap angin lalu atau bahkan disebut sebagai upaya memperkeruh keadaan. Kita semua cinta Indonesia dan ingin bangsa ini berhasil melewati krisis," harap Netty.

Sebelumnya sejumlah pimpinan parpol koalisi bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Pada pertemuan itu, sejumlah pimpinan parpol menyatakan siap mendukung dan memuji bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 sudah tepat.

“Kita sudah benar. Makanya saya bilang dukung Bapak (Presiden Jokowi), jalur kita sudah betul,” tutur Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden yang diunggah, Sabtu (28/8/2021).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menyebut bahwa kepemimpinan Jokowi selama pandemi berjalan efektif.

“Kami rasa bahwa dengan suara-suara yang ingin memperkeruh keadaan itu perlu dihiraukan. Kita sudah ada di jalan yang benar. Kepemimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat ke Bapak, saya lihat, saya saksi, saya ikut di kabinet,” ucap Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/15340611/anggota-fraksi-pks-ingatkan-pemerintah-jangan-hanya-peka-pujian-tapi-kritik

Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke