Salin Artikel

Gerindra Tak Mau Beranda-andai Soal Reshuffle Setelah PAN Disebut Masuk Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad enggan berandai-andai soal potensi adanya perombakan atau reshuffle kabinet setelah Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah.

Dasco menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan Gerindra menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada presiden.

"Kalau bicara soal reshuffle itu kan saya sudah berulang-ulang menyatakan bahwa itu kan hak prerogratif daripada presiden, dan kami engak mau berandai-andai semua kita serahkan kepada presiden," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (26/8/2021), dikutip dari keterangan video.

Dasco menuturkan, Gerindra pun menyambut baik kehadiran PAN sebagai anggota koalisi partai pendukung pemerintah.

Wakil ketua DPR itu mengatakan, bergabungnya PAN ke koalisi merupakan hak Presiden Joko Widodo dan PAN sendiri.

"Mudah-mudahan dengan bertambahnya pasokan tenaga bagi pemerintahan ini juga bisa membantu menunjang pemeintah untuk lebih keras dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan ekonomi nasional," kata dia.

Reshuffle kabinet diprediksi akan terjadi dalam waktu dekat menyusul kabar bergabungnya PAN ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, reshuffle akan dilakukan untuk memberi satu kursi menteri kepada PAN.

"Biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan. Jika ada reshuffle, itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya, akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Isu bergabungnya PAN ke dalam koalisi pendukung Jokowi muncul setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menghadiri pertemuan antara Jokowi dan partai pendukung pada Rabu (25/8/2021).

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengakui partainya kini telah menjadi partai pendukung pemerintah dan tergabung dalam koalisi.

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi, Rabu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/26/15585811/gerindra-tak-mau-beranda-andai-soal-reshuffle-setelah-pan-disebut-masuk

Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke