PDI-P dan Gerindra Sepakat Kesampingkan Isu Politik yang Tak Perlu, Fokus Tangani Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P dan Partai Gerindra bersepakat untuk mengesampingkan isu politik yang tak perlu dan fokus bersama-sama membantu masayarakat Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Kesepakatan itu merupakan buah pertemuan antara Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di kantor DPP PDI-P yang juga dihadiri pengurus kedua partai, Selasa (24/8/2021).

"PDI-P dan Gerindra sama-sama menyadari peran pentingnya sebagai partai politik yang mengusung pemerintahan Pak Jokowi dan Kyai Haji Ma'ruf Amin," kata Hasto dalam konferensi pers seusai pertemuan, Selasa.

"Dan di dalam diskusi tadi kami banyak membahas bagaimana dukungan tersebut dapat diimplementasikan melalui gotong-royong nasional untuk membantu seluruh rakyat Indonesia di dalam mengatasi pandemi Covid tersebut," ujar Hasto.

Hasto menuturkan, kedua partai memiliki kesamaan pandangan bahwa diperlukan gotong- royong seluruh komponen bangsa dan semua partai politik wajib mengedepankan energi positif dalam mengatasi pandemi.

Sementara itu, Muzani menyatakan, dukungan dari PDI-P dan Gerindra yang memiliki banyak kursi di Parlemen dibutuhkan agar pemerintah merasa percaya diri dalam menangani pandemi Covid-19.

Namun, dalam kesempatan itu, Muzani memberikan catatan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi vaksin Covid-19 yang ia sebut dikeluhkan oleh banyak pemerintah daerah.

"Kami ingin mendorong pemerintah untuk lebih giat lagi agar problem distribusi vaksin yang dirasakan oleh banyak pemerintah daerah, di kabupaten, di kota, di provinsi, terutama di luar Pulau Jawa bisa lebih besar lagi," kata Muzani.

Dengan begitu, target vaksinasi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dapat terlaksana dengan baik dan mempercepat herd immunity atau kekebalan kelompok di Indonesia.

"Jika itu terjadi, maka keyakinan kami berdua, PDI-P dan Gerindra, rencana-rencana pemerintah terhadap pemulihan ekonomi bisa lebih baik lagi termasuk dengan agenda demokrasi tahun 2024," kata Muzani.